Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) mengatakan hingga 29 Februari 2024, pencairan anggaran pemilu atau pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun atau 60,3 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 38,3 triliun, ujarnya. Artinya anggaran pemilu 2024 tersisa sebesar Rp 15,2 triliun.
“Untuk tahun ini yang Rp 38,3 triliun sudah direalisasikan Rp 23,1 triliun, ini artinya 60,3 persen, karena memang pemilu 14 Februari kemarin, dan belanjanya memuncak pada Januari, Februari, sampai dengan pemilihan suara,” kata Menkeu.
Sri Mulyani mengatakan, anggaran tersebut digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) sebesar Rp 21,2 triliun.
“Ini untuk KPU dan Bawaslu sendiri Rp 21,2 triliun sudah membelanjakan sampai 29 Februari,” ujarnya.
Rincian Belanja
Besaran anggaran itu digunakan untuk hal berikut ini: untuk keperluan honorarium Badan Adhoc, honorarium pengawas Adhoc.
Pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan saran IT pemilu. Pengawasan pemungutan dan pengawasan suara hasil Pemilu, penawaran logistik, operasional pengawas Adhoc. Serta pengawasan penetapan hasil pemilu.
Anggaran juga digunakan melalui 14 K/L lain sebesar Rp 1,9 triliun untuk keperluan pengamanan pemilu oleh TNI/POLRI. Pemenuhan Almatsus pengaman pemilu, operasi keamanan siber dan event pemilu, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.
Pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada tahapan pemilihan umum dan pemilihan. Layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu, dan pemantauan persidangan perkara pemilu.
Secara keseluruhan, anggaran Pemilu 2024 terhitung sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 tembus Rp 71,3 triliun.
“Alokasi untuk seluruh penyelenggaraan pemilu dari mulai persiapan tahun 2022 sampai 2024 adalah Rp 71,3 triliun, total penyelenggaraan pemilu ya,” pungkasnya.
Anggaran Sebelumnya
Dilansir dari laman mediakeuangan.kemenkeu anggaran pemilu 2024 naik 57,3% dari sebelumnya.
Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan Bagian Bendahara Umum Negara (Polhukam dan BA BUN) Dwi Pudjiastuti Handayani menjelaskan, alokasi tersebut naik sekitar 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 yakni sebesar Rp45,3 triliun. Terdapat alasan kuat yang melatarbelakangi kenaikan cukup signifikan tersebut.
“Meskipun UU yang digunakan sama yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi terdapat peraturan terkait yang mengalami perubahan. Misalnya adanya perubahan berupa kenaikan honorarium Badan Adhoc. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS ) mengalami kenaikan honorarium terbesar hingga 104%,” jelas Dwi Pudjiastuti.
Dwi Pudjiastuti menjelaskan proses penganggaran Pemilu 2024 diawali dengan usulan anggaran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lalu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta K/L pendukung lainnya. Selanjutnya, proses penganggaran berlanjut dengan melakukan penelaahan mengacu pada berbagai peraturan terkait.
Editor: Raja Napitupulu