Tahun 2023, sebanyak 80 persen sekolah di semua jenjang seluruh Indonesia sudah melakukan implementasi Kurikulum Merdeka. Atas hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) optimis Kurikulum Merdeka dapat menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menyampaikan, tahun ini Kemendikbudristek kembali membuka pendaftaran yang menarik 160 ribu satuan pendidikan. Lebih dari 300 ribu satuan pendidikan sudah menerapkan Kurikulum Merdeka.
“Bahkan, sebelum Kurikulum Merdeka ini ditetapkan sebagai kurikulum nasional, data menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka diterima dengan baik oleh satuan pendidikan,” ujar Anindito, dikutip dari ANTARA, Senin (4/3).
Anindito juga menjelaskan, proses implementasi Kurikulum Merdeka mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2020. Kurikulum ini diuji coba pada 3.000 sekolah di Indonesia, termasuk di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Implementasi Kurikulum Merdeka secara terbatas pada tahun 2021 dilakukan di Sekolah Penggerak yang berada di 111 kabupaten/kota. Kemudian, tahun 2022, implementasi Kurikulum Merdeka dimulai untuk Jalur Mandiri. Kemendikbudristek membuka pendaftaran implementasi Kurikulum Merdeka kepada setiap satuan pendidikan. Sebanyak 140 ribu satuan pendidikan secara sukarela menerapkan Kurikulum Merdeka.
Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk merancang kurikulum operasional yang sesuai dengan visi, misi, serta kebutuhan belajar para peserta didik.
Implementasi Awal Kurikulum Merdeka
Meski mengalami perkembangan, Kurikulum Merdeka sempat menerima beragam keluhan. Dikutip dari Tempoco tahun 2022, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebut Kurikulum Merdeka membingungkan para guru. Saat itu, hadirnya Kurikulum Merdeka menambah varian kurikulum yang akan diterapkan guru.
Selain itu, Kurikulum Merdeka sebelumnya telah diterapkan di 2.500 sekolah penggerak yang mendapat bantuan subsidi dana dari pemerintah. Bantuan itu untuk menyiapkan para tenaga pengajar hingga fasilitas penunjang lainnya.
Sementara itu, sekolah non-penggerak yang ingin secara mandiri menerapkan Kurikulum Merdeka, tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah.
“Ketika mereka melakukan Kurikulum Merdeka secara mandiri, berarti biaya ditanggung sendiri seperti pelatihan hingga beli bukunya. Jadi, nanti akan ada perbedaan semangat dalam penerapan kurikulum ini,” ujar Sekretaris Jenderal Fedrasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo.
Diharapkan, rencana penerapan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional beriringan dengan kesiapan berbagai instansi penyelenggara. Hal ini agar penerapan Kurikulum Merdeka dapat berjalan efektif dan membuahkan hasil yang diharapkan.
Editor: Raja H. Napitupulu