Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama World Water Council telah menyusun rangkaian pertemuan World Water Forum ke-10 pada 18-24 Mei 2024 di Bali.
Rangkaian pertemuan yang disusun sesuai dengan 3 proses utama, yaitu proses Politik, Regional dan proses Tematik.
World Water Forum ke-10 mengusung tema “Water for Shared Prosperity” yang diterjemahkan ke dalam 6 subtema yang akan dibahas.
Antara lain, “Water Security” dan “Water for Humans and Nature” yang membawa pesan mengenai pentingnya peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. Hal ini untuk mengurangi dampak negatif terhadap manusia maupun lingkungan.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, akses air minum layak dan aman masih menjadi tantangan di Indonesia.
Menurutnya, akses air minum layak saat ini baru mencapai 91%, dengan akses air minum aman sebesar 11,8%. Terlebih, capaian akses air minum layak hanya meningkat sekitar 1% per tahun.
“Dan, laju pertumbuhan akses perpipaan tidak sampai 1% selama 5 tahun terakhir,” kata Diana dalam keterangannya dikutip, Minggu (28/1/2024) di Jakarta.
Menurut Diana, kebijakan penyediaan air minum perlu dilakukan melalui beberapa hal. Seperti peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum.
Kemudian, peningkatan kapasitas dan peran penyelenggaraan SPAM, serta peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholders terkait pendanaan.
Belum Miliki Lembaga Pengelola
Diana juga menambahkan, dalam pengembangan infrastruktur air minum dan sanitasi, diperlukan kerja sama dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) misalnya, infrastruktur yang dibangun dari unit air baku, unit produksi, serta unit distribusi. Dan, pelayanannya merupakan hasil kolaborasi bersama.
Untuk kelembagaan pengelolaan SPAM, kata Diana, saat ini terdapat 410 BUMD Air Minum dan 85 UPTD. Sementara, di 26 Kabupaten/Kota masih belum memiliki lembaga pengelola.
“Untuk kelembagaan tingkat masyarakat, terdapat 37.482 kelompok masyarakat yang tersebar di 415 Kabupaten/Kota,” jelas Dirjen Diana.
Saat ini, kondisi pelayanan air limbah domestik dan persampahan di kawasan permukiman masih belum memadai. Salah satu penyebabnya karena masih terjadi pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan (Direct Discharge).
Dan, itu berimbas kepada pencemaran sungai akibat air limbah domestik sebesar 75% di Indonesia.
Kementerian PUPR berharap, penyelenggaraan World Water Forum ke-10 akan menjadi sarana mencari solusi nyata bagi isu air minum dan sanitasi di Indonesia.
“Semua pihak harus bersinergi untuk menjawab tantangan besar terkait air ini,” tutupnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu