Home » 9 Juta Hektar Sawit Tak Bayar Pajak, Gus Imin Minta DJP Usut Tuntas

9 Juta Hektar Sawit Tak Bayar Pajak, Gus Imin Minta DJP Usut Tuntas

by Junita Ariani
2 minutes read

ESENSI.TV - JAKARTA

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengaku geram lantaran ada 9 juta hektar perkebunan kelapa sawit disinyalir belum membayar pajak.

Hal tersebut terungkap dari audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap hasil laporan BPDPKS.

Pemerintah telah membentuk Satgas Tata Kelola Industri Sawit yang dipimpin oleh Menko Marves. Satgas dibentuk untuk melakukan penanganan perbaikan tata kelola dalam industri sawit termasuk pajak bumi bangunan (PBB) atas perkebunan sawit.

Dari situ kemudian ditemukan sekitar 9 juta hektar dari 16,8 juta hektar lahan sawit di Indonesia tidak membayar pajak.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar meminta agar temuan itu segera diusut.

“Ya temuan Pak Luhut ini saya kira harus ditelusuri betul oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Usut sampai tuntas. 9 juta hektar lahan sawit ini sangat luas. Kalau mereka belum bayar pajak tentu negara dirugikan,” tegas pria yang akrab disapa Gus Imin itu di Jakarta.

Baca Juga  Komisi II Hasilkan Delapan Butir Kesimpulan Raker dengan Menteri PAN-RB

Dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Kamis (11/5/2023), Gus Imim mengatakan, koordinasi antar Kementerian dan Lembaga juga perlu dilakukan. Hal itu untuk menelusuri keabsahan pengusaha yang tidak bayar pajak dan menggali sudah berapa lama tidak membayar pajak.

Ia pun secara khusus mengapresiasi hasil audit BPKP terhadap hasil laporan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya data tersebut dapat dijadikan acuan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sawit di Indonesia.

“Tentunya semua stakeholder harus duduk bersama dan telusuri betul siapa-siapa yang menunggak pajak. Dan kalau memang ada pelanggaran, ya tindak tegas sesuai aturan,” jelasnya.

Menurutnya, hasil audit BPKP dan BPDKS cukup menjadi acuan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sawit di negeri ini.

“Karena mestinya lahan sawit yang luas itu menjadi potensi pajak yang cukup besar,” kata Gus Imin. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life