Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) didorong untuk mencari cara dalam meyakinkan investor untuk mulai berinvestasi di kawasan calon ibu kota baru tersebut.
Pasalnya, hingga kini belum ada kucuran APBN yang diterima lantaran belum tibanya Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 dari pemerintah pusat ke badan otorita.
“Saya kira kalau APBN tentunya melalui tahapan,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas .
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Kepala Badan Otorita IKN di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023).
Menurut Bertua ada tahapan yang harus dilalui sehingga anggaran itu bisa meluncur. Beda dengan swasta, tidak ada APBN maka tidak ada tahap yang harus dilalui.
“Kalau bosnya ok, bosnya yakin, itu bisa langsung meluncur kapan saja, tinggal bagaimana (cara) Bapak meyakinkan investor untuk memulai investasi di IKN,” ujar Bertu.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menyebutkan bahwa saat ini IKN masih dalam tahapan perencanaan.
Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan metode manajemen empat langkah berkelanjutan yang kerap digunakan untuk memecahkan masalah bisnis.
“Kalau di manajemen itu ya pak, ada plan-do-action-check. Sampai sekarang yang saya lihat (pembangunan IKN) baru plan aja belum do,” jelasnya.
Karena sampai sekarang, sambung Bertu, bahwa DIPA juga belum ada, uangnya juga belum ada.
“Nah, bagaimana Bapak bisa menyelesaikan (target) 559 hari lagi ini?” tanyanya.
Yakinkan Investor
Ia memberikan masukan mengenai cara meyakinkan investor terhadap rencana IKN ini. Badan Otorita perlu berkoordinasi dengan Kementerian-PU.
Karena menurutnya instansi tersebut juga memiliki anggaran yang ditujukan untuk pembangunan IKN.
“Di situ (Kementerian PU) juga ada anggaran untuk memulai (pembangunan IKN). Jadi sudah nampak dulu pemerintah ini serius baru para investor yakin untuk memulai,” tuturnya Anggota Badan Anggaran DPR RI itu.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan saat ini DIPA untuk tahun 2023 belum juga tiba. Padahal, pihak Otorita telah memiliki bagian yang berwenang untuk mengurus anggaran.
Otorita IKN telah mengajukan anggaran sebesar Rp650 miliar dan telah disetujui oleh Kemenkeu.
Pada tahap pertama ini akan diterima sekitar Rp250 miliar untuk membiayai program dukungan manajemen dan program kawasan pengembangan strategis.
“Sebagai institusi baru, cukup yang penting bagi kami adalah jangan sampai terlalu lama organisasi ini tanpa DIPA, Pak. Anggaran mungkin ada tapi DIPA-nya belum ada ini,” ujar Bambang. *
#beritaviral#beritaterkini
Editor: Junita Ariani