Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo memberikan sejumlah masukan konstruktif kepada Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satunya terkait optimalisasi investasi.
“Masukan tersebut untuk penyempurnaan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” jelas Rahmad.
Ia mengatakan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX bersama Direktur Utama (Dirut) dan Dewan Pengawas BPJS di Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).
BPJS Kesehatan diingatkan untuk tetap melakukan investasi dana sesuai aturan. Dan, dengan proses kehati-hatian supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Dulu ada berita tentang investasi yang sempat gaduh. Untuk itu kami mengingatkan jangan salah investasi sesuai dengan ketentuan menteri keuangan,” ujarnya.
Optimalisasi investasi sambung Rahmad, harus dijalankan dengan proses kehati-hatian. Ia juga meminta BPJS Kesehatan tidak hanya berfokus pada pelayanan namun juga pada kepesertaan.
BPJS perlu melakukan pengembangan sistem aplikasi berbasis digital untuk menjangkau seluruh segmen peserta.
“Jangan hanya fokus pelayanan saja. Bagaimana direksi mengejar perusahaan-perusahaan yang masih banyak belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan. Itu perlu kita kejar,” jelas Rahmad.
Rahmad meminta Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti untuk mendalami kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
Terkait ‘bisnis’ kerjasama fasilitas kesehatan dengan BPJS. Menurutnya, hal ini menimbulkan asumsi kompetisi yang membahayakan BPJS Kesehatan ke depannya.
Untuk itu, ia meminta agar Dirut BPJS menaruh perhatian terhadap diskriminasi yang dialami faskes-faskes di daerah.
“Kenapa ada RS terpilih dan tidak terpilih. Ini kan seperti ada kompetisi yang melibatkan BPJS. Dengan adanya pertanyaan yang datang kepada saya timbul asumsi bahwa ternyata kerjasama dengan BPJS itu ada ‘bisnis’ nya. Mudah-mudahan salah,” terangnya.
Yang memungkinkan punya alkes jantung kata dia, jangan ada diskriminasi, jangan ada kompetensi antar RS.
Alami Surplus
Sebelumnya, Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan saat ini aset bersih dana jaminan sosial (DJS) dalam kondisi surplus. Jumlahnya mencapai Rp56,51 triliun pada akhir 2022.
Menurutnya, dana tersebut dikatakan sehat karena dinilai dapat membiayai estimasi pembayaran klaim selama 5,98 bulan ke depan.
Ghufron menambahkan, terjadi peningkatan kerjasama BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang signifikan di tahun lalu.
Sepanjang tahun 2022, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.730 fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama dan 2.963 rumah sakit (RS). Di mana 63% nya merupakan rumah sakit swasta.
Kendati demikian, Ghufron mengatakan aset bersih ini dapat saja menurun, karena perbaikan pelayanan serta perluasan kerjasama yang terus dilakukan BPJS Kesehatan dengan berbagai fasilitas kesehatan.
Hal ini akan meningkatkan klaim dari nasabah sehingga dana DJS dapat berkurang. Namun, ini tidak menjadi masalah mengingat kehadiran BPJS Kesehatan memang bukan untuk mencari laba. Namun, untuk membangun masyarakat mendapatkan layanan kesehatan bagi mereka.
“Kita sudah mendekati 5,98 tetapi nanti karena ada kenaikan tarif demikian juga kita bekerjasama jauh lebih mudah. Sekarang itu tentu klaimnya akan meningkat dan aset netonya tidak akan sebesar 5,98 bulan,” jelasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang