Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi nenegaskan, pemerintah daerah (Pemda) harus mampu menekan laju alih fungsi lahan pertanian.
Hal itu penting karena berkaitan erat dengan upaya penyediaan pangan berbasis kemandirian dan kedaulatan pangan.
“Nomor satu kita prioritaskan produksi dalam negeri, dan menekan impor. Sehingga harus didukung penyediaan lahan pertanian yang cukup,” ungkap Arief.
Hal itu ditegaskannya saat menghadiri peringatan Hari Pangan Sedunia tingkat Provinsi Jawa Timur, Rabu (15/11/2023) di JX International Convention Exhibition, Surabaya.
Untuk itu, kata Arief, harus dihadapi dengan membangun kolaborasi multipihak. Sehingga mampu menghadirkan ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
Arief juga mengingatkan, semua pihak bergandengan tangan khususnya menghadapi ancaman El Nino yang berdampak pada menurunnya produksi pangan.
“Marilah kita manfaatkan momentum Hari Pangan Sedunia ini untuk bersama-sama menguatkan ketahanan pangan Indonesia. Saya harap, upaya kita dalam penguatan ketahanan pangan tidak berhenti di sini saja, tapi terus ditindaklanjuti dengan aksi nyata.” ujar Arief.
Ia mengatakan sebagai salah satu sentra produksi beras nasional, Jawa Timur (Jatim) menjadi penopang ketersediaan beras.
Berdasarkan data BPS, total produksi beras Provinsi Jatim tahun 2023 diperkirakan sekitar 5,54 juta ton. Meningkat sebesar 37 ribu ton (0,68%) dibandingkan produksi beras pada tahun 2022.
“Kami berterima kasih atas pencapaian ini dan terus berharap agar pada periode berikutnya, produksi bisa lebih tinggi lagi. Sehingga ketahanan pangan, baik di daerah maupun nasional semakin kuat.” ungkap Arief.
Menurutnya, momentum panen raya pada Mei 2024 mendatang harus dipersiapkan sejak awal.
“Sangat penting untuk memastikan kesiapan prasarana pertanian yang sudah matang di Jawa Timur. Seperti embung, waduk, dan irigasi tentunya juga perlu dioptimalkan dan didukung dengan kebijakan yang baik,” ujarnya.
Optimalkan Dana Dekonsentrasi
Arief mendorong Jatim agar mengoptimalkan dana dekonsentrasi yang dialokasikan dari Bapanas sebesar Rp9,7 miliar untuk mendukung pengendalian inflasi daerah.
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjaga inflasi dan harga pangan yang wajar, baik di tingkat produsen maupun konsumen.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, Jatim berkomitmen mengoptimalkan seluruh potensi yang ada.
“Hari ini tentu kita bersama-sama menguatkan komitmen dan tekad kita, untuk bisa menjaga Jatim sebagai lumbung pangan nasional,” ujar Khofifah.
Menurutnya, untuk produksi pangan masyarakat di Jatim berlebih. Bukan hanya padi tapi juga telur dan daging ayam.
Ia berharap prestasi yang dicapai ini dapat terus dijaga dan ditumbuhkan. Karena itu, seluruh bupati dan walikota di Jatim agar menyiapkan format untuk petani yang menguatkan kontribusi untuk membangun.
“Tidak hanya ketahanan pangan daerah tapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional,”jelasnya.
Menurut BPS Provinsi Jatim pada tahun 2023 merupakan produsen padi terbesar nasional dengan luas panen sekitar 1,685 juta hektare. Dan menyuplai kebutuhan pangan provinsi-provinsi lainnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu