Langkah Polri yang membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) mendapat dukungan dari DPR RI. Hal itu sebagai tindak lanjut dalam memberantas oknum pelindung dan sindikat maupun jaringan TPPO di Indonesia.
Dukungan itiu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar.
“Oh iya bagus, (Polri membentuk Satgas TPPO). Polri saya kira harus merespon kasus TPPO ini dengan cepat. Tinggal bagaimana implementasinya nanti kita harapkan bisa maksimal,” ujarnya, Kamis (8/6/2023), di Jakarta.
Pria yang disapa Gus Imin meminta Satgas TPPO untuk mempelajari dan menelusuri modus-modus pengiriman korban TPPO ke negara tujuan.
Sehingga dapat dilakukan upaya preventif yang efektif dan efisien dalam pemberantasan sindikat jaringan TPPO.
Tidak hanya itu, Gus Imin juga mendorong Satgas TPPO bekerja sama dengan TNI, Polri dan aparat penegak hukum lainnya. Meningkatkan pengawasan terhadap potensi pengiriman korban TPPO melalui jalur darat, laut, maupun udara.
“Pemetaan potensi wilayah rawan dan rentan pengiriman korban TPPO terutama di daerah perbatasan perlu dilakukan. Apalagi sekarang modus operandi TPPO juga semakin beragam. Jadi perlu terobosan penanganan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga mengimbau masyarakat untuk proaktif membantu Satgas jika menemukan dugaan praktik TPPO.
“Ya aparat memang tidak bisa berjalan sendiri. Proaktif masyarakat saya kira juga perlu untuk bersama-sama memberantas TPPO. Jangan sungkan melaporkan kepada aparat penegak hukum kalau ada informasi soal TPPO di lingkungan terdekat,” tukas Gus Imin. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang