Dia Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menutup masa pendaftaran Calon Legislatif (Caleg)Â DPR besok, pada 14 Mei 2023. Sejauh ini antusiasme masyarakat cukup besar, bahkan beberapa menteri tercatat maju sebagai caleg. Diantaranya, Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang akan nyaleg di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I. Zulkifli adalah ketua umum Partai Amanat Nasional.
Dari Partai Kebangkitan bangsa, Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan nyaleg di Dapil Jakarta II dan Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Dari PDI Perjuangan ada Menkumham Yasonna Laoly, dari Nasdem Menkominfo Johnny Plate serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dari Perindo ada Angela Tanoesoedibjo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian, Benny Rhamdani, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI).
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti langkah sejumlah menteri Kabinet Jokowi yang mendaftar caleg) DPR RI Pemilu 2024. “ICW mendorong para menteri yang ingin maju dalam kontestasi politik, khususnya pemilihan legislatif, agar segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, lewat keterangan tertulisnya, Jumat (12/5/2023).
Meski UU Pemilu tidak mengharuskan seorang menteri untuk mundur dari jabatannya, namun Kurnia menilai ada potensi konflik kepentingan ketika seorang menteri tetap menjabat sembari menjadi caleg. “Misalnya, penggunaan aset dan fasilitas negara serta kewenangan yang melekat sebagai pejabat untuk kepentingan meraup suara masyarakat di daerah pemilihannya,” ujar Kurnia.
Selain potensi konflik kepentingan, dia melanjutkan, menteri yang jadi caleg juga tidak akan bisa bekerja maksimal. “Jika mereka tidak kunjung mengundurkan diri, ICW mendesak Presiden mengambil sikap, misalnya, memberhentikan mereka sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju,” kata Kurnia menegaskan.
Gen Z, Kunci Suara Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut bahwa Pemilu 2024 bakal didominasi oleh pemilih muda, dalam artian mereka yang berusia maksimum 40 tahun. Suara mereka yakni antara usia 15 tahun sampai usia 39-40 tahun merupakan 53-55 persen, atau 107-108 juta dari total jumlah pemilih di Indonesia.
Secara total jumlah pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri pada Desember 2022, terdapat 204 juta penduduk potensial pemilih pada Pemilu 2024 nanti. Penduduk yang masuk dalam DP4 adalah WNI yang akan berusia 17 tahun atau lebih pada hari H Pemilu 2024 dan bukan anggota TNI/Polri.
KPU mengakui bahwa tingginya jumlah pemilih muda menjadi tantangan tersendiri sebab tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 telah mencapai 81 persen.
Dalam riset yang dilakukan UMN Consulting dengan melibatkan 802 Gen-Z dari Jabodetabek, dapat disimpulkan tiga poin temuan penting. Pertama, Gen-Z paling mudah diterpa oleh informasi politik di media sosial. Kedua, Gen-Z memiliki pandangan pemimpin ideal harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), melek digital, dan tidak memiliki riwayat korupsi. Ketiga, Gen-Z memberikan red flag terhadap politisi yang kerap memberikan janji manis serta menggunakan jabatan semena-mena.
Sementara itu, mengutip hasil riset Lembaga Penelitian Masyarakat Millenial (LPMM), Partai Golkar juga menjadi pilihan terbanyak kedua generasi Z. Riset LPMM ini dilakukan terhadap prilaku Gen Z yang lahir pada periode 1997–2012 dan Gen Y yang lahir pada periode 1981–1996. Survei bertujuan untuk menakar kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dan preferensi Gen Z dan Y terhadap parpol dan tokoh bakal Capres 2024-2029.
Chief Executive LPMM Alamsyah Wijaya mengatakan, penelitian menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Teknik penetapan sampel menggunakan probability sampling dengan cara multi stage random sampling. Jumlah responden sebanyak 2.140 orang.
“Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui sambungan telepon seluler dan WhatsApp video call secara langsung di 34 ibu kota Provinsi di Indonesia. Margin of error dalam survei ini sebesar +/- 2.08% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Survei dilakukan pada periode 4-18 Maret 2023,” ujar Alamsyah.
Riset itu juga mengungkapkan pilihan utama Capres Gen Z jauh pada Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini terkorelasi dengan jawaban 2.140 responden yang menyatakan sebanyak 84,8% menyatakan kebijakan, kerja, dan sepak terjang Menko Perekonomian itu dalam menjalankan tugas dari presiden, sangat bermanfaat dan membantu kehidupan mereka selama pandemi.
Sedangkan, Prabowo Subianto menempati urutan kedua tingkat elektabilitas dengan keterpilihan 22,30%. Keterpilihan Prabowo Subianto dipengaruhi peremajaan pada sistem alutsista yang berbasis teknologi. Sebab Gen Z dan Y banyak menggunakan teknologi, sehingga sangat menyukainya dan punya harapan besar untuk bisa ikut berpartisipasi dalam memajukan teknologi alutsista.
Editor: Raja H. Napitupulu/Riri Risky