Untuk menggenjot ekspor serta produksi udang sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024, Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP) akan membangun tambak udang modern.
Pengembangan budidaya udang itu rencananya akan dilakukan di Sumba Timur. Karena tu, untuk merealisasikan pembangunan tambak udang modern Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi Desa Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (22/1/2023).
“Kunjungan ini untuk menjajaki rencana pembangunan tambak udang modern di desa tersebut,” kata Menteri Trenggono dalam keterangan persnya, Senin (23/1/2023).
Rencana pembangunan tambak udang modern di wilayah tersebut menurut Trenggono, tidak hanya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat tetapi juga menghadirkan distribusi ekonomi di wilayah timur Indonesia.
“Kita (rencana) buat modeling tujuannya untuk meningkatkan produksi udang nasional yang signifikan karena luasan wilayah kita masih banyak,” jelas Trenggono.
Menteri KP mengatakan, Indonesia timur menjadi target KKP.
“Kenapa? Supaya pertumbuhan ekonomi terdistribusi ke wilayah timur,” ungkap Menteri Trenggono.
Menteri Trenggono melakukan peninjauan calon lokasi pengembangan budidaya udang berbasis kawasan bersama Bupati Sumba Timur Khristopel Praing.
Menurut Trenggono, terdapat lahan potensial sekitar 1.800 hektare yang bisa dikembangkan sebagai lokasi pengembangan budidaya udang.
“Pengembangan budidaya udang di Sumba Timur juga untuk mendukung capaian target produksi udang nasional sebanyak 2 juta ton pada 2024. Udang memiliki peluang ekspor yang sangat besar dengan nilai pasar dunia sekitar USD28 miliar pada tahun 2021,” jelasnya.
“Pengembangan ini tentu kita sesuaikan dengan kemanfaatan dan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki daerah itu agar bisa meningkat dengan baik. Ini salah satu yang menjadi pemikiran kita semua di pemerintahan,” sambungnya.
Menteri Trenggono memastikan jika terealisasi, pembangunan nantinya mengutamakan tenaga kerja lokal dan mengedepankan prinsip keberlanjutan bagi lingkungan dan usaha. Selain dengan pemda, pembangunan akan melibatkan pihak profesional agar prinsip keberlanjutan tercapai dengan baik.
“Kalau kita bangun sesuai potensi rencana, maka tidak kurang dari Rp3 triliun yang dapat dihasilkan dalam 1 tahun dan tenaga kerja yang dibutuhkan bisa mencapai 5.000 orang. Untuk tenaga kerja, mutlak dan harus mengutamakan tenaga kerja lokal,” pungkasnya. *
Editor: Addinda Zen