“Ketua MK mengutip ayat suci, sementara keputusannya tidak adil: memenangkan Gibran — kemenakannya sendiri. Saya pun ingat kalimat Shakespeare dlm “Saudagar Venezia”: “Iblis dapat mengutip Kitab Suci untuk tujuannya sendiri. Seperti penjahat dgn wajah tersenyum…” (The Devil can cita Scripture for his purpose/is like a villain with a smiling cheek). Tak berarti kalimat itu ditujukan utk Anwar Usman. Saya kira Shakespeare tak kenal dia”.
“Salah untuk memusuhi Jokowi dan melupakan prestasinya. Tapi salah juga untuk mengabaikan langkahnya yg keliru, yg bisa merusak sendi pokok hidup bersama kita — keadilan, “fair play”, dan kejujuran”.
Dua paragraf ini merupapakan sebagian kecil dari postingan Budayawan dan Penulis Goenawan Mohamad dalam akun X nya, @gm_gm soal kekecewaan terhadap aksi politik Presiden Joko Widodo.
Rupanya, peristiwa politik menjelang masa akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak hanya mengejutkan Goenawan Mohamad, tetapi juga menuai kekecewaan dalam dirinya kepada Presiden Joko Widodo dan kepada Mahkamah Konstitusi.
Seperti diketahui, melalui sidang pleno tanggal 16 Oktober lalu, MK memutuskan memperbolehkan capres dan cawapres berusia di bawah 40 tahun, asalkan pernah dan sedang menjabat sebagai Kepala Daerah.
Manuver Politik Jokowi
Manuver politik Presiden Joko Widodo sudah semakin jelas terlihat sejak para elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendatangi kediaman Presiden Joko Widodo di Solo untuk menghantarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada putra bungsunya, Kaesang Pangarep tanggal 23 Sepember 2023. Lalu, dua hari kemudian di Jakarta Theater, PSI mengumumkan Kaesang menjadi Ketua Umum PSI.
Saat dideklarasikan menjadi Ketua Umum pada acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9/2023), Kaesang mengaku membawa rombongan dari Projo. Projo adalah organisasi kemasyarakatan pendukung Joko Widodo.
Kemudian, pada Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sore, Projo mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres) 2024, di kediaman Prabowo, di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Kedatangan mereka beberapa jam setelah mendengar arahan Presiden Joko Widodo dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI Projo di Indonesia Arena, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta di hari yang sama.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan sosok calon wakil presiden pendamping calon presiden Ganjar Pranowo pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, di kantor DPP PDIP di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023), yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud Mahmodin.
Nah, sore harinya, dijadwalkan deklarasi kaum muda di MNC Tower yang juga menjadi kantor Partai Perindo koalisi PDI Perjuangan. Deklarasi kaum muda rencananya akan dihadiri oleh Gibran Rakabumi Raka yang adalah kader muda PDI Perjuangan. Namun, ternyata acara batal dilakukan karena Gibran menyatakan tidak dapat hadir.
Setelah itu Gibran diketahui menemui langsung para ketua umum partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM), antara lain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Izra Mahendra hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Gibran Sowan ke Ketum Parpol KIM
Gibran juga meminta izin bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi SBY mengatakan sedang berada di luar kota, sehingga pertemuan tidak terjadi. Dia mengatakan jika mengenai pencalonan cawapres dari KIM, dia menyerahkan keputusan kepada Prabowo Subianto.
Karena tidak ada pergerakan di MNC Tower di sore harinya, perhatian publik pun berpusat ke kegiatan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan para pengurus DPP PSI yang menyambangi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar kawasan Jakarta Barat.
Tidak ada hasil pertemuan konkrit yang diumumkan dari pertemuan itu, tetapi Airlangga menjadikan momentum untuk memperkenalkan para legislator dan Kepala Daerah, serta pemimpin di lembaga dan kementerian negara dari kader Golkar yang berusia di bawah 40 tahun.
Kemudian, Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, di tengah rangkaian acara Peringatan HUT ke-59 Partai Golkar, Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan akan mengusung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto, di markas partai berlogo beringin itu, Palmerah, Jakarta Barat. Gibran juga hadir di acara itu, tetapi muncul di akhir acara setelah deklarasi disampaikan.
Pengumuman Koalisi Indonesia Maju
Keesokan harinya, semua ketua umum dan sekjen partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres, di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara.
KIM tampak solid dengan keputusan itu. Adapun partai yang telah resmi bergabung di KIM pada hari deklarasi itu adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, serta empat partai non-parlemen, yaitu PBB Partai Garuda, Partai Gelora Indonesia.
Kemudian, satu partai lokal, yakni Partai Aceh dan tiga partai non-partisipan Pemilu 2024, yaitu Partai Berkarya, Prima dan PPB. Selanjutnya, setelah kepastian KIM mendukung Gibran, pada tanggal 24 Oktober 2023, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam acara Konser Pilpres Santuy “Ojo Rungkad” di Ballroom The Jakarta Theater, juga mengumumkan bahwa PSI mendukung Prabowo dan Gibran.
Keesokan harinya, tanggal 25 Oktober 2023, Pasangan Prabowo – Gibran resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 – 2029.
Keputusan ini memunculkan kritikan dan protes dari berbagai pihak. Jalur Gibran menjadi cawapres dinilai terlalu instant, selain itu dinilai terlaku dipaksakan karena sampai harus mengubah Undang Undang Pemilu. Dugaan nepotisme semakin menguat karena Ketua MK Anwar Usman adalah ipar Jokowi. Anwar Usman menikah dengan saudara peremuan Jokowi, Idayati pada Mei 2022.
GM Kritisi Pencalonan Gibran
Goenawan Mohamad yang menjadi pendukung Jokowi sebelumnya, menyampaikan kekesalannya atas tindak pencalonan Gibran. Dalam akun X-nya, serta dalam sebuah wawancara di program Rosi, Kompas TV, dia mengatakan harus berbicara soal ini.
“Saya dulu memilih Jokowi dan bekerja agar dia menang. Tapi kini saya merasa dibodohi. Tadinya saya mau pasif hanya melukis dan menulis atau Golput. Namun, yang dipertaruhkan di Pilpres 2024 begitu besar sebuah Tanah Air, nilai-nilai kebajikan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman bersama saya,” tulisnya.
Dia menilai membawa Gibran ke calon wakil presiden adalah bagian dari desain untuk memperpanjang kekuasaannya dan dia mempertanyakan pertanggung jawaban konstitusi atas langkah itu.
Menurutnya, sebagus-bagusnya seorang presiden tentu ada pekerjaan yang tidak selesai dan itu biarkan orang lain yang mengerjakan, kita setiap manusia terbatas.
Keinginan Memperluas Kekuasaan
Mengapa regenerasi yang diturunkan kepada putra Jokowi tidak diapresiasi karena seharusnya Gibran dilatih terlebih dahulu. Gibran perlu pengalaman dari Wali Kota, kemudian jadi Gubernur, jadi Menteri atau ke suatu jabatan yang lebih luas. Lalu, diuji dalam pertarungan konflik politik dan jika bisa lulus itu akan lebih bagus.
“Saya merasa kecewa dan saya agak sedih karena saya ingin Indonesia ini punya tauladan. Seorang Presiden yang turun tetap dikenang dengan baik. Sebelumnya, saya berharap Jokowi akan menjadi pemimpin yang seperti itu,” jelasnya.
GM mengatakan Bung Karno tidak dikenang dengan baik kecuali para pendukungnya. Demikian juga, Soeharto, Gus Dur, Habibie dan Megawati. Namun, dia berharap dengan prestasi Jokowi, seharusnya memiliki kelebihan moral dalam bentuk rela melihat kekuasaan bukan milik dia lagi.
“Itu akan merupakan contoh tauladan moral yang bagus bagi sejarah kepemimpinan di Indonesia. Namun, saya tahu bahwa kekuasaan itu mudah sekali menggerogoti jiwa seseorang”.
“Ada satu pesan dari seorang TKI dari Taiwan baru-baru ini saya baca. Dia mengatakan saya tetap menganggap Pak Jokowi berjasa dan baik, tapi saya tidak mau disuruh oleh dia untuk memilih siapa,” jelasnya.
Pendidikan Politik Bagi Masyarakat
GM mengatakan peristiwa ini juga menjadi sebuah pendidikan politik bagi masyarakat intelektual yang menganggap bahwa harus ada all out antara hitam dan putih. Namun, pendiri Majalah Tempo ini juga mendorong hendaknya juga jangan mengabaikan jasa seseorang.
Eks aktivis demokrasi di masa Orde Baru ini mencontohkan di masa itu, dirinya juga melawan Soeharto, tetapi dirinya tidak akan melupakan bahwa Soeharto juga yang membikin Keluarga Berencana, sehingga Indonesia dapat mengelola bonus demografi.
Dia juga mengatakan bahwa kemarahan ini, bukan karena perbedaan pilihan Capres dan Cawapres di Pemilu 2024, dirinya juga belum menentukan pilihan. Namun, karena Gibran naik jadi cawapres bukan juga karena umurnya, tetapi karena tidak adil dan merusak sistem kehakiman, terutama tingkat Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, secara moral memberikan edukasi politik yang tidak baik kepada generasi muda. Gamblangnya jika orang tua kamu penguasa, maka mau jadi apa saja kamu akan bisa dengan instant, konstitusi juga bisa diubah.
“Mahkamah Konstitusi ini sebagai wasit yang tidak memihak. Sekarang orang tidak percaya dan itu berbahaya sekali bagi kepastian hukum”.
“Tadinya saya berharap kepada Jokowi, tetapi kini tidak lagi. Saya sedih”
GM menambahkan jika sebelumnya dia mendukung Jokowi karena kebijakannya, bukan berarti segala langkahnya harus didukung seterusnya. Jika ditemukan ketidakadilan, maka ketidakadilan itu harus dilawan. Artinya jangan mendukung membabi buta, tetapi mendukung, tetapi tetap kritis jika terjadi kesalahan.
Dia mengatakan Indonesia seharusnya pemimpin yang bisa diandalkan apalagi negeri Indonesia punya banyak sekali trauma masa lalu. GM sendiri yang telah berusia 82 tahun menceritakan menyaksikan sendiri bagaimana orang tuanya meninggal dunia karena ditembak oleh penjajah Belanda.
Kemudian, ada tragedi kemanusiaan di tahun politik tahun 1965, yaitu pembunuhan pahlawan revolusi, disusul dengan pembunuhan dan penyiksaan massal rakyat yang diketahui dan dianggap menjadi anggota PKI. Kemudian pergantian Orde Baru juga bukanlah masa baik untuk diingat karena terjadi penculikan aktivis hingga kerusuhan rasis pada sejumlah daerah di Indonesia serentak dan massif.
“Indonesia banyak sekali mengalami trauma politik. Itu perlu suatu dasar kepercayaan bersama supaya jangan lagi terulang. Tadinya saya berharap kepada Jokowi, tetapi kini tidak lagi. Saya sedih”.
“Saya Senang Dengan Kaesang, Tapi Bukan Jadi Ketum PSI Instan”
Selain meluluskan jalan Gibran jadi cawapres, GM juga mengkritisi jalan lurus Kaesang menjadi Ketua Umum PSI setelah 2 hari mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA). Padahal, kepemimpinan partai harusnya melalui jalan kaderisasi dan harus dipimpin oleh sosok yang terlatih militan berbenturan dengan berbagai problem.
“Saya senang dengan Kaesang, tapi menurut saya salah. Itu salah memilih Ketum PSI karena dia anak Presiden. Tidak mungkin kalau Kaesang bukan anak Presiden, tanpa dia memasuki proses pengkaderan
Dia menegaskan kembali memusuhi Jokowi dan melupakan prestasinya adalah salah. Namun, adalah keliru jika mengabaikan langkahnya yang juga keliru. Apalagi langkah yang dilakukan saat ini, langkah yang dapat merusak sendi pokok hidup bersama, yaitu keadilan, fair play dan kejujuran, terutama yang akan diwariskan kepada generasi muda, anak cucu bangsa Indonesia.
“Sebenarnya saya sudah pensiun, saya mau menikmati belajar filsafat lagi, pergi ke Ubud, Bali, bekerja di sebuah studio. Tapi tiba-tiba ada gejala yang menakutkan, yaitu Mahkamah Konstitusi itu. Saya bilang kepada diri saya dan teman-teman. Memangnya saya tega. Memangnya saya tega negeri ini nanti akan diracuni. Cucu kita, anak kita yang akan mengalami kekacauan. Emangnya saya tega,” ujar Goenawan Mohamad.
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu
#beritaviral
#beritaterkini