Penghasilan tunggal alias single salary layak, dinilai akan efektif mencegah praktik korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara, bukan malah mendorong ASN memiliki pekerjaan sampingan.
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa salah satu alasan praktik korupsi di kalangan birokrat adalah karena gaji kecil atau kurangnya kesejahteraan.
“Riset terbaru saya pada 2021 juga masih menunjukkan kondisi serupa,” tulis Kanti Pertiwi, Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia.
Dia mengatakan persoalan ketimpangan penghasilan adalah salah satu isu substantif.
Persoalan ini perlu direspons serius oleh pemerintah selaku pemberi kerja.
“Sayangnya, suara ASN akar rumput kerap diabaikan dalam riset-riset antikorupsi yang berparadigma positivisme (hanya melihat permukaan),” tulisnya.
Berikut hasil riset Kanti Pertiwi, soal hubungan nilai dan cara penyaluran penghasilan birokrat dan praktik korupsi, seperti dilansir dari The Conversation, dikutip Jumat (1/6/2023).
Alih-alih membongkar dimensi struktural dari korupsi, perilaku korupsi ditonjolkan sebagai kegagalan moral individu
Oleh karen itu menjadi tanggung jawab individu untuk memperbaiki moral mereka masing-masing.
Kebijakan publik yang bertujuan untuk memberantas praktik korupsi juga telah terjebak pada pemahaman ini, dengan mengutamakan jargon-jargon kosong seperti “integritas” dan “akuntabilitas”.
Paradigma fungsionalis yang dianut oleh praktisi SDM pemerintah sudah layaknya ditinggalkan karena tidak partisipatif dan mengabaikan hak-hak ASN sebagai pekerja.
Belum lagi tak jarang kita temukan elit birokrasi yang masih membingkai ASN sebagai ‘abdi’, sosok yang ikhlas bekerja tanpa pamrih sebagai bentuk pengabdian.
Begitu banyak narasi ASN yang muncul di ruang-ruang publik tentang kekecewaan mereka karena standar ganda yang mereka rasakan.
Ada pula ketimpangan yang kian tajam yang tertangkap lewat metafora “Sultan versus Jelata”.
Ini berdampak pula pada munculnya kecenderungan pegawai tidak memberikan semua kemampuan mereka di tempat kerja (quiet quitting) karena tidak mau dirinya semakin dieksploitasi.
Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi telah digulirkan lebih dari dua dekade dan hasilnya belum juga optimal.
Salah satu penyebab utamanya adalah keengganan pemerintah untuk menggarap serius isu penghasilan ASN.
Belakangan ini, pemerintah gencar mendorong wacana aparatur sipil negara (ASN) berwirausaha.
Alasannya untuk dapat berkontribusi pada perekonomian negara.
Ini tentu menuai reaksi dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) sendiri.
Sebab, himbauan ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.
Khususnya gagasan tentang urgensi penghasilan tunggal (single salary) dan layak (decent salary) bagi seluruh pekerja publik atau ASN se-Indonesia.
Isu penghasilan, dari kacamata ASN, merupakan isu substantif yang kerap menjadi salah satu faktor utama mengapa reformasi birokrasi di Indonesia seakan jalan di tempat.
Alih-alih mendorong PNS berwirausaha, pemerintah harusnya fokus pada reformasi birokrasi yang jangan hanya berpijak dimensi manajerial formal.
Namun, perlu juga mulai memikirkan penggajian ASN yang lebih mencerminkan keadilan dan keberkelanjutan.
Termasuk salah satunya soal single salary yang mandek sejak tahun 2015.*
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaterkini
#beritaviral