Tahap pemulangan jemaah haji gelombang I ke Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah berakhir pada 19 Juli 2023.
Bersamaan itu, segera dimulai tahap pemulangan jemaah haji gelombang II melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, mengaku telah mempelajari banyak hal teknis. Untuk men-desain ulang skenario penyelenggaraan haji di tahun mendatang agar menjadi lebih baik.
“Kami mempelajari banyak hal terkait skenario untuk penataan dan perbaikan penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya,” terangnya di Jeddah.
Hilman mengatakan, ada sejumlah teknis penyelenggaraan haji yang akan dikaji dan di desain ulang oleh Kemenag. Pertama, soal keberangkatan dan kepulangan jemaah.
Menurutnya, hal tersebut erat kaitannya dengan pengaturan ritme jadwal penerbangan pesawat.
“Soal kepulangan dan keberangkatan, saat ini tim kami sedang mereka-reka jadwal pesawat dan ritmenya, mau bagaimana? Landai di awal, tinggi di tengah, landai di belakang, rata, atau kah naik turun itu ritmenya? Sedang kita pelajari,” terangnya dalam keterangan pers, Rabu (19/7/2023).
Desain kedua, soal durasi waktu jemaah tinggal di Makkah dan Madinah. Terkait hal ini, pihaknya mengaku mendapat amanah khusus dari Menteri Agama (Menag), Yaqut Chalil Qoumas, untuk melakukan kajian ulang.
Menag berharap lama tinggal jemaah di Saudi Arabia bisa diperpendek, tentunya dengan tetap mempertimbangkan regulasi yang berlaku di Saudi.
“Kami diminta mendesain ulang tentang lama masa tinggal jemaah di Madinah dan di Makkah. Syukur-syukur bisa diperpendek. Tapi semua itu tergantung dengan regulasi yang ada di Saudi Arabia,” kata Hilman.
Tergantung Regulasi Pemerintah Arab Saudi
Ketiga, soal pelayanan jemaah di masa puncak haji atau Armina (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Menurutnya menjadi layanan pokok yang harus didesain ulang agar menjadi lebih baik.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenag akan membentuk tim khusus dan akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi.
“Ketiga, yang paling penting, yaitu menangani selama prosesi Armina atau Masyair. Itu juga sedang kita desian. Dan ini adalah special force yang akan ditangani tim khusus. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik,” ungkapnya.
“Kita juga mengomunikasikan hal ini dengan pemerintah Saudi Arabia, karena apa pun yang kita lakukan nanti terkait dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi,” sambungnya.
Mengenai hasil investigasi bersama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi terkait layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina). Hilman mengatakan, sampai saat ini laporan yang diperolehnya sebatas keterlambatan penjemputan di Muzdalifah selama 3 jam. Hasil menyeluruh, masih menunggu laporan resmi.
“Untuk yang lain, masih dikaji oleh pemerintah Saudi. Karena ada banyak faktor, bagaimana ketidakoptimalan itu terjadi, dan kita masih menunggu secara resmi,” jelasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang