Kementerian Pertanian /Kementan diminta untuk memperbaiki pendataan sistem pertanian Indonesia. Pasalnya, pendanaan program pertanian tidak transparan peruntukannya.
“Ketika data yang dihasilkan bukan data yang akurat, pertama, ini indikasi kuat adanya korupsi dari sektor pendataan. Kalau tidak seperti itu, saya minta pembuktian terbalik. Di mana datanya yang menghabiskan triliunan rupiah uang rakyat?” kata Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka.
Rieke menilai, ketika data yang dihasilkan bukanlah data yang akurat, maka hal tersebut akan berimplikasi pada kebijakan lainnya. Termasuk soal pangan dan alokasi anggaran di sektor pangan.
Padahal, pendataan sistem pertanian menggunakan anggaran yang tidak sedikit.
“Ketika data yang digunakan hasil pertanian tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah merupakan data yang akurat, aktual dan relevan. Maka indikasi kuatnya data itu justru dipergunakan sebagai legitimasi. Untuk penyalahgunaan anggaran negara di sektor pangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (6/11/2023) di Jakarta.
Untuk itu, Rieke meminta Kementan juga terbuka ke publik terkait prosedur dan mekanisme yang digunakan dalam pendataan tersebut. Sehingga ada transparansi terkait penggunaan anggaran yang diharapkan sesuai dengan peruntukannya.
“Yang kedua adalah ketika data yang direproduksi, saya kira buka ke publik apa prosedur dan mekanismenya. Siapa yang melakukan pendataan, turun kemana uang sejumlah triliunan rupiah itu. Siapa yang mendata, dimana ada datanya,” tutupnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu