Dampak dari konflik di Timur Tengah dan pertempuran yang sedang berlangsung di Suriah mempunyai dampak buruk terhadap warga sipil di negara tersebut.
Utusan Khusus PBB Geir Pedersen kepada Dewan Keamanan, Selasa (27/2/204), mengatakan limpahan regional hanyalah pemicu terbaru dari konflik yang semakin kompleks setiap tahunnya.
“Situasinya memburuk di hampir semua indikator dan status quo tidak berkelanjutan dan tidak dapat dikendalikan,” katanya, dalam keterangan resmi PBB, dikutip Rabu (28/2/2024).
Beberapa serangan udara yang dikaitkan dengan Israel dilakukan bulan ini di Suriah, termasuk di daerah pemukiman Homs dan Damaskus, yang dilaporkan mengakibatkan korban sipil dan militer, termasuk penasihat dari Garda Revolusi Iran.
Amerika Serikat juga melancarkan serangan balasan terhadap puluhan sasaran yang terkait dengan Iran di Suriah dan Irak menyusul serangan pesawat tak berawak yang mematikan terhadap pasukannya di Yordania.
“Sementara itu, semua penyebab lain dari konflik Suriah terus berlanjut, dan tetap menjadi penyebab terbesar korban sipil dan pengungsian,” katanya.
Seluruh wilayah utara Suriah telah menyaksikan beberapa pertempuran garis depan bulan ini.
Tembakan Arteri
Pertukaran tembakan artileri, roket dan penembak jitu, dan serangan pesawat tak berawak pro-Pemerintah serta serangan oleh kelompok militan fundamentalis HTS juga telah dilaporkan, serta serangan pesawat tak berawak Turki.
Serangan ISIS juga terus meningkat, baik kuantitas maupun dampaknya, khususnya di wilayah tengah dan timur laut, sementara Suriah bagian selatan masih penuh kekerasan dan ketidakstabilan.
“Jelas ketegangan di kawasan ini perlu segera dikurangi, dimulai dengan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza yang telah diserukan oleh Sekretaris Jenderal,” kata Pedersen, seraya juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk melakukan deeskalasi di Suriah.
Ia juga menyerukan perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, seraya menambahkan bahwa “Kelompok teroris yang terdaftar di Dewan Keamanan harus dilawan dengan cara yang kooperatif dan sejalan dengan hukum internasional serta memprioritaskan perlindungan warga sipil.”
Pedersen juga memberikan informasi terbaru kepada para duta besar mengenai upayanya untuk mengadakan Komite Konstitusi Suriah yang terhenti, yang mengumpulkan perwakilan dari Pemerintah, oposisi dan masyarakat sipil untuk pertemuan di Jenewa.
Komite tersebut terakhir bertemu pada bulan Juni 2022 dan sesi kesembilannya, yang dijadwalkan pada bulan Juli lalu, tidak terlaksana karena, seperti yang dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Rusia (Sergey) Lavrov bulan ini, Rusia tidak lagi menganggap Swiss sebagai negara netral, dan Pemerintah Suriah tidak lagi menganggap Swiss sebagai negara netral. menerima Jenewa sebagai hasilnya.
Sejak awal Utusan Khusus sudah jelas bahwa Jenewa adalah lokasi pertemuan yang disepakati, sesuai dengan Kerangka Acuan Komite, dan bahwa proses tersebut harus berlangsung tanpa campur tangan pihak asing.
Lebih lanjut, sebagai fasilitator, ia akan menjajaki semua alternatif yang ada, dan mendukung pemilihan tempat lain asalkan ada konsensus.
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu