Mayoritas atau 69,9% warga Provinsi Jawa Barat tidak setuju kegiatan ibadah dilarang di lingkungannya karena mereka menilai setiap orang berhak beribadah.
“Setuju terhadap pernyataan “setiap orang punya hak untuk beribadah, maka acara keagamaan apapun di lingkungan saya tidak boleh dilarang/dihentikan,” jelas mayoritas responden itu dalam sebuah survei.
Survei dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jabar bekerja sama dengan lembaga Indonesian Politic Research and Consulting (IPRC).
Topik survei adalah tentang toleransi di Jabar. Survei dilaksanakan di 27 kabupaten/kota pada Maret 2023 dan melibatkan 1.200 responden.
Kepala Badan Kesbangpol Jabar Iip Hidajat menuturkan, survei tersebut bertujuan untuk melihat tingkat toleransi di Jabar.
“Adapun hasil survei akan menjadi dasar Pemda Provinsi Jabar dalam mengambil kebijakan, khususnya untuk memperkuat toleransi di Jabar,” jelas Iip, dalam keterangan tertulis, Rabu (19/4/2023).
Dia mengatakan hasil dari survei ini akan menjadi tolok ukur atau dasar pertimbangan Pemprov Bandung dalam mengambil kebijakan.
“Hal apa saja yang perlu ditingkatkan, hal apa saja yang memang sudah baik,” tegasnya.
Dia memaparkan 69,9 persen responden menyatakan setuju bahwa setiap orang punya hak untuk beribadah, maka acara keagamaan apapun di lingkungan saya tidak boleh dilarang/dihentikan.
Mereka tidak setuju kegiatan ibadah dilarang atau dihentikan.
Pemerintah Harus Lindungi Kelompok Korban Kekerasan
Selain itu, 92,1 persen responden menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa Pemerintah harus melindungi kelompok yang mendapat kekerasan dari kelompok lain,
Hasil survei juga menunjukkan bahwa 90,6 persen responden menyatakan bersedia bertetangga dengan orang lain yang berasal dari agama lain.
Sebanyak 88,9 persen responden menyatakan bersedia memberi bantuan pada tetangga yang berasal dari agama lain.
Kemudian, 92,2 persen responden menyatakan bersedia berteman dengan orang yang berasal dari agama lain.
Selanjutnya, 90,8 persen responden menyatakan ajaran agamanya mengajarkan untuk bergaul dan menghormati penganut agama lain.
“Sebanyak 92,6 responden menyatakan setuju terhadap pernyataan hidup berdampingan antar-pemeluk agama tidak terhindarkan bagi bangsa Indonesia yang majemuk, maka tidak perlu saling menghina,” tambahnya.
Upaya Pemprov Jabar Jaga Toleransi
Lebih jauh, Iip mengatakan Pemprov Jabar melalui Badan Kesbangpol Jabar telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga toleransi.
Di antaranya menggelar dialog antarsuku dan agama terutama di kalangan milenial.
Contohnya, acara rutin Jambore Kebangsaan. Para pesertanya kaum milenial dari suku dan agama yang berbeda yang ada di Jawa Barat.
“Di situ kita diskusi problem solving dan lain-lain dengan menghadirkan berbagai narasumber agar lebih terarah,” ujarnya.
Hasil dari dialog dari acara ini, papar Iip, cukup signifikan mengubah pola pikir kaum milenial di Jabar menjadi lebih terbuka wawasan, lebih moderat dan tidak emosional.
Selain Jambore Kebangsaan, Badan Kesbangpol Jabar juga telah melakukan kegiatan lain untuk memupuk toleransi dan persatuan, seperti Jambore Ormas, Duta Bela Negara da Bangkit Milenial Fest.
Upaya memperkuat toleransi, tambahnya, masih terus dilakukan saat ini dan di masa mendatang untuk semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.*
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang