Partai Amanat Nasional (PAN) mulai menyusun rencana untuk menjadi kendaraan bagi Erick Thohir maju ke dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, sebagai partai yang hanya menguasai 7,65%, PAN harus ikut dalam koalisi.
Sayangnya, PAN sepertinya tidak dapat mengikuti manuver yang dilakukan partai politik lainnya. Akibatnya, partai ini telah ditinggalkan oleh Partai Golkar dan PPP dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Jika benar Erick Thohir mau diusung oleh PAN, itu artinya dia merugikan dirinya sendiri,” kata Pengamat Politik, Rusmin Effendy kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (5/5/2023).
Ia mengatakan, situasi politik saat ini masih cukup dinamis. Sehingga, sangat wajar jika banyak pihak mencoba mencari tahu posisi dan kekuatan masing-masing. Utamanya dengan mencoba peruntungan bergabung dengan partai politik tertentu.
Hal senada juga dilakukan oleh partai politik. Banyak parpol melirik pihak-pihak tertentu yang dianggap mampu mendongkrak perolehan suara partai tersebut pada pemilu 2024.
“Namun setiap pihak tentu berhitung cermat, apakah langkah yang dipilih akan menguntungkan atau justru mengakibatkan buntung. Dalam hal ini, Erick Thohir juga pasti sudah berhitung. Tapi analisa kami menyebutkan, Erick akan rugi besar jika mau diusung PAN,” ujar Rusmin.
Selain itu, tambah Rusmin, PAN juga pasti telah berhitung tentang prestasi Erick Thohir selama menjadi Menteri BUMN. Seperti kondisi tidak kondusif di lingkungan BUMN karena beberapa komisaris perusahaan pelat merah itu, acap kali menciptakan friksi di masyarakat melalui media sosial.
“Ini posisi seperti judul film, ‘Maju Kena Mundur Kena’. Jadi pilihlah figur yang tepat sebelum menyesal,” tandas Rusmin.
Posisi Tawar PAN
Sebagaimana diketahui, hingga saat ini PAN juga belum diajak dalam koalisi besar yang dibentuk KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra.
Padahal, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemenangan Pemilu 2024 dan Workshop di Kota Semarang, Jawa Tengah Februari lalu, Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyodorkan nama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Presiden Joko Widodo.
Dalam pidatonya, Zulhas juga menyebut pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai sosok yang harmonis. Melalui pantun, Zulhas kemudian mempertegas dukungannya kepada Ganjar Pranowo-Erick Thohir di Pilpres 2024.
“Izinkan saya mengakhiri pidato pada Rakornas PAN. Jalan-jalan ke Simpanglima, jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, InSya-Allah Indonesia tambah jaya,” kata Zulhas.
Ambisi Erick Thohir
Sebelum disampaikan di depan publik oleh PAN, telah menjadi pemandangan umum. Dalam dua tahun terakhir, Erick Thohir menjadi sorotan karena baliho dan aksinya di media sosial dinilai sarat dengan muatan kampanye jelang Pilpres 2024.
Bahkan sejumlah politisi, seperti Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah dan politikus PDIP, Masinton Pasaribu juga sempat ikut menjadi viral karena mengkritik aksi Menteri BUMN ini.
Bahkan Desember tahun lalu, kritikan muncul dari Himpunan Mahasiswa Islami (HMI) Jabodetabek-Banten.
Dikutip dari politik.rmol.id, Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan (PTKP) Badko HMI Jabodetabek-Banten, Yamin mengatakan, pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Erick Thohir sebagai Menteri BUMN karena diduga telah memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye.
Mereka menyesalkan banyaknya baliho Erick Thohir di tempat umum. Bahkan, seperti ada pemasangan foto Erick Thohir di fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik BUMN Perbankan. Mereka menduga tindakan ini sebagai kampanye politik untuk menghadapi Pemilu 2024.
HMI Jabodetabek-Banten menilai Erick Thohir seharusnya fokus mengelola BUMN agar menjadi perusahaan sehat dan menguntungkan bagi negara serta masyarakat. Jika ingin maju di Pilpres, sebaiknya menggunakan dana sendiri.
Golkar dan PPP Pilih Arah Berbeda
Golkar dan PPP sudah menentukan arah yang berbeda menjelang Pilpres 2024.
Satu hari setelah Halal Bi Halal Partai Golkar dan PKB, di Hutan Kota Plataran, Senayan, Partai Golkar dikabarkan membentuk koalisi besar bersama PKB. Selain itu, juga bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Faisol Riza mengatakan, keputusan ini adalah kesepakatan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dari pertemuan itu.
Dia mengatakan, Gerindra dan PKB sangat membutuhkan dukungan Golkar. Hal ini untuk memajukan Indonesia, karena Golkar adalah partai besar yang telah memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan.
Sedangkan Faisol menegaskan, pasangan capres yang akan diusung tetap merujuk pada kesepakatan antara PKB dengan Gerindra, yaitu Prabowo Subianto.
Sementara itu, meski tidak secara terang-terangan mengakui dukungan terhadap capres dari KKIR, Airlangga Hartarto mengatakan Golkar dan PKB akan menjadi motor penggerak dalam koalisi besar.
Satu lagi anggota KIB, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah lebih dahulu mengatakan mendukung calon yang diusung dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Artinya, PPP tidak masuk ke dalam koalisi besar yang dibentuk Golkar, PPP dan PKB.
Meski dikatakan KIB tetap solid, keputusan PPP jelas-jelas menunjukkan bahwa partai berlambang ka’bah ini telah meninggalkan KIB terlebih dahulu. Halal Bi Halal yang mempertemukan Ketua Umum Golkar, PPP, dan PAN tampaknya menjadi salam perpisahan dari Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono.*
Editor: Raja H. Napitupulu