Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mendukung implementasi Kurikulum Merdeka yang menjadi kebijakan Kemendikbudristek.
Menurut dia, hingga saat ini sebanyak 80 persen sekolah di Indonesia telah menggunakan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran.
“Saya acungi jempol atas kebijakan ini. Kurikulum Merdeka tidak wajib diterapkan oleh satuan pendidikan, tetapi sekolah-sekolah terpanggil untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Ini sangat luar biasa, artinya kebijakan ini berarti memang dibutuhkan, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Syaiful Huda, di Purwakarta, Sabtu (13/5/2023).
Kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran kontekstual yang dirancang dengan prinsip penyederhanaan, fleksibilitas, dan berkeadilan serta berfokus pada pelayanan peserta didik.
Pelaksana Tugas (Plt.) Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Zulfikri mengatakan, prinsip itu dimulai dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada guru. Tujuannya, untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik, sehingga para peserta didik juga memiliki ruang yang seluas-luasnya dalam memgembangkan potensi.
“Kurikulum Merdeka dirancang dalam segala situasi, karena yang menjadi target kita bukanlah sarana dan prasarana atau urusan administrasi seperti kelengkapan dokumen maupun kepatuhan administrasi. Kita berfokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran, peningkatan kualitas komunikasi dan hubungan interaksi antara peserta didik tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat di lingkungan sekolah,” terang Zulfikri.
Ibarat Benih dan Petani
Zulfikri menjelaskan, Kurikulum Merdeka mengibaratkan setiap peserta didik seperti benih dan tenaga pendidik sebagai petani, serta sekolah sebagai tempat persemaian.
Untuk itu, pemerintah bertugas menyiapkan lahan atau habitat yang sesuai perkembangan anak agar anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai fitrahnya.
“Melalui Kurikulum Merdeka, setiap anak akan menunjukkan potensi sehingga mendapatkan manfaat dan merasakan bahwa sekolah itu adalah membahagiakan. Dari situ anak bisa menikmati dan akhirnya mencintai belajar, sehingga akan tumbuh semangat belajar sepanjang hayat. Nilai itu yang ingin kita tumbuhkan,” tutur Zulfikri.
Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran mengapresiasi kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Purwakarta yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran.
“Kami sangat mengapresiasi kepada pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Purwakarta yang telah mendukung kebijakan Kurikulum Merdeka ini,” ujar Zulfikri.
Kebijakan dalam Kurikulum Merdeka
Selanjutnya, Syaiful Huda mengatakan, kebijakan Kurikulum Merdeka yang memangkas konten sebanyak 30-40 persen dari kurikulum sebelumnya, dirasa sangat relevan dengan kebutuhan saat ini.
Menurutnya, dari berbagai survei ke beberapa negara, diketahui bahwa peserta didik tidak membutuhkan konten yang padat namun lebih kepada pendalaman pada suatu hal.
“Ke depan, kita membutuhkan individu yang spesialis di suatu bidang, sehingga kita harus menyuguhkan sekolah yang tidak padat konten. Pengurangan kepadatan konten yang dilakukan dalam Kurikulum Merdeka ini sangat luar biasa,” ungkap Huda.
Editor: Raja H. Napitupulu