Pemerintah menargetkan akan menambah luas lahan peremajaan tanaman sawit milik 300 ribu orang petani di masa mendatang. Sedangkan, selama periode 2017-2023, luas kebun rakyat yang telah diremajakan mencapai 306 ribu ha untuk 134 ribu petani dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp8,5 triliun.
“Namun ini belum cukup. Arahan Bapak Presiden mau 300 ribu petani lagi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit dalam Rangka HUT ke-23 Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Jakarta, (7/12/2023).
Airlangga Hartarto mengatakan industri kelapa sawit Indonesia telah menjadi komoditas andalan ekspor nasional dan terus diakselerasi Pemerintah untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan, untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat, Pemerintah telah melaksanakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Upaya lain yang dilakukan Pemerintah antara lain melalui Program Sarana Prasarana yang berupa pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mesin pertanian.
Dari sisi peningkatan sumber daya manusia pekebun tanaman sawit, Pemerintah juga telah memberikan bantuan program pendidikan dan pelatihan dengan jumlah penerima selama tahun 2023 mencapai lebih dari 7.000 orang dengan total dana Rp127 miliar.
“Pemerintah terus mendorong industri sawit ini. Dan saat ini nilai ekspor sawit merupakan andalan Indonesia, nilainya USD29,66 miliar di tahun 2022. Ini adalah ekspor terbesar bersama dengan nikel,” ujar Menko Airlangga.
Sertifikasi ISPO
Dalam HUT APKASINDO tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan tantangan industri sawit terkait kebijakan European Union Deforestation Free (EUDR) dan menekankan hal-hal penting yang harus segera diselesaikan APKASINDO terutama terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO.
Selanjutnya terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO, Menko Airlangga meminta agar kedua hal ini harus segera diselesaikan.
Peningkatan Sertifikasi ISPO penting mengingat realisasi sertifikasi ISPO per 6 Desember 2023 sebanyak 819 sertifikat dimana 107 sertifikat merupakan kebun sawit rakyat dengan luas 426.000 ha.
Rendahnya realisasi sertifikasi ISPO untuk petani sawit rakyat mendorong Pemerintah melakukan perubahan regulasi dimana Pemerintah akan memberikan bantuan biaya sertifikasi ISPO untuk pekebun sawit rakyat.
Bantuan tersebut diantaranya untuk kegiatan Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan, Pelatihan sistem kendali internal, Pendampingan, serta Sertifikasi dan atau Penilikan.
Menko Airlangga juga menegaskan agar tim APKASINDO dalam jangka waktu satu bulan mampu penyelesaian berbagai permasalahan terkait verifikasi data keterlanjuran lahan maupun sertifikasi ISPO.
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H. Napitupulu