Home » Pemerintah Dinilai Belum Berhasil Atasi Ketergantungan Impor Minyak dan Bahan Pangan

Pemerintah Dinilai Belum Berhasil Atasi Ketergantungan Impor Minyak dan Bahan Pangan

by Junita Ariani
1 minutes read
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menyoroti lonjakan belanja atau anggaran bansos yang disalurkan oleh pemerintah.

ESENSI.TV -

Hampir sepuluh tahun ini pemerintah dinilai belum berhasil mengatasi ketergantungan impor minyak bumi, beras, jagung, gula, kedelai, daging, dan bahan pangan pokok rakyat lainnya.

Kekeringan yang mendera berbuntut pada kenaikan harga beras yang mencapai 27 persen, menuntun pada kondisi inflasi beras. Fenomena ini menjadi pertanda bahwa beberapa program pemerintah terkait pangan belum berjalan efektif.

“Saat muncul perang kita terancam susah mendapatkan pasokan, dan harganya tinggi. Ditambah membayar dengan Dolar AS yang sedang tinggi. Itu yang kita hadapi saat ini,” jelas Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.

Dalam kasus beras, banyak sawah kekeringan, dan selama Agustus-September 2023 harga sudah melonjak hingga 27 persen. Akibatnya terjadi inflasi beras mencapai 5,6 persen tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

“Ini sekaligus menjadi sinyal ke pemerintah program embung dan bendungan belum bekerja baik. Sementara program food estate juga belum mampu menjadi penyedia pasokan,” jelasnya, Rabu (25/10/2023) di Jakarta.

Baca Juga  Pemerintah Putuskan Tarif Listrik Tidak Naik untuk Triwulan I 2024

Pihaknya mendorong agar pemerintah mempersiapkan kebijakan fiskal yang kuat dan sistematis menghadapi hal ini. Sehingga kebijakan yang dijalankan komprehensif, tidak sepotong sepotong.

Disampaikannya, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah mendorong pemerintah melakukan percepatan dan penambahan program bansos kepada rakyat.

Sebab penyaluran bansos tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah adalah faktor penting menolong hajat hidup rumah tangga miskin.

“Namun justru penebalan bansosnya baru dijalankan November 2023,” ujarnya.

Pemerintah juga diminta untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan rakyat hingga 6 bulan ke depan. Terutama komoditas yang impor seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging, minyak bumi dan lainnya.

Untuk menghindari konflik kepentingan kata Said, pelaksanaan impor pangan dan minyak bumi sebaiknya melalui BUMN. Apalagi perburuan renten menjelang pelaksanaan pemilu 2024.

“Agar fair buat semua kontestan, sekaligus memperkuat peran BUMN,” ujar Said.*

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu

 

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life