Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritisi usulan penggantian (replacement) sapi perah penyintas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui kran impor.
Menurutnya, usulan yang berasal dari Kepala Dinas Peternakan (Kadisnak) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Indah Aryani itu, dapat ditunda. Sebab, hingga saat ini persoalan PMK masih belum menemukan solusi yang komprehensif.
“Masih ada daerah (kategori) merah (PMK), belum ada hijau dan masih kuning saja,” tegas Johan, Minggu (22/10/2023) di Jakarta.
Dari penjelasan Indah, kebutuhan impor sapi perah dikarenakan dampak PMK di Indonesia kian terasa khususnya bagi para peternak. Walaupun sedang dalam masa recovery, sapi perah penyintas PMK akan mengalami perubahan produksi susu.
Di mana hewan tersebut akan sulit untuk kembali seperti saat normal. Tak hanya itu, PMK juga turut berpengaruh pada kemampuan reproduksi sapi. Sehingga hal itu akan mempengaruhi kuantitas produksi.
Menyahuti hal itu, anggota Komisi IV ini menyatakan bahwa akan lebih baik jika sistem pengelolaan ternak di Tanah Air diperbaiki lebih dahulu sebelum memilih opsi impor.
“Karena awal mula penyebaran PMK ini karena kita kecolongan terhadap lalu lintas hewan-hewan ternak yang datang antar negara,” ucapnya.
Ia menilai hewan ternak impor memiliki risiko yang besar dalam penyebaran penyakit. Bahkan, menurutnya ternak yang didatangkan melalui impor berpotensi membawa penyakit lainnya, di sampig PMK
“Jangan pula kita ingin mengimpor ternak dari luar. Karena kan kita tidak tahu pasti sehat tidaknya ternak yang didatangkan. Bisa saja di sana klaim sehat, tahu-tahu setelah beberapa waktu sampai di sini (Indonesia) sakit. Makanya yang impor ini kita tunda dulu. Kita lebih mengoptimalkan potensi peternak dalam negeri,” jelasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu