Upaya penurunan angka prevalensi stunting, menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), yang harus dikawal.
Untuk itu, Pemprov Sumut melakukan dua jenis intervensi. Pertama, gizi spesifik yang sasaran prioritasnya ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 sampai 59 bulan, remaja, dan wanita usia subur.
“Yang dilakukan seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin, serta pemberian suplemen tablet tambah darah. Pemberian suplemen kalsium, pemeriksaan kehamilan, sampai manajemen terpadu balita sakit,” kata Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur pada kegaitan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 1.000 Hari pertama kehidupan (HPK).
Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting untuk Mitra Kerja dan Pemangku Kebijakan Daerah Sumut. Acara berlangsung di Hotel Grand Central Premiere, Jalan Putri Merak Jingga Nomor 3A Medan, Rabu (29/11/2023).
Intervensi kedua, lanjut Pj Gubernur, adalah gizi sensitif. Intervensi ini, dengan melakukan peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi.
Kemudian, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan. Gizi ibu dan anak, serta peningkatan akses pangan bergizi.
“Pemerintah Provinsi Sumut memastikan semua program itu berjalan, kami lakukan dengan meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi. Memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran,” ucapnya.
Untuk mendukung program-program penurunan prevalensi stunting, ujarnya, perlu dukungan anggaran yang cukup. Yang sumbernya bukan hanya dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.
Disebutkannya, Pemprov Sumut mendapat anggaran dari Pemerintah Pusat sebesar Rp43,9 miliar untuk DAK Fisik, Rp224,9 miliar untuk DAK Non Fisik. Dan, Rp96,2 miliar untuk bantuan operasional kesehatan puskesmas.
Selanjutnya anggaran sebesar Rp317 miliar dari Dana Desa tahun 2023 untuk percepatan penurunan stunting di 5.418 desa dan 445 kecamatan di Sumut.
Penyerahan Penghargaan
Berdasarkan data BKKBN saat ini, tercatat sebanyak 791.399 keluarga berisiko stunting di Sumut. Sebanyak 139.734 keluarga di antaranya merupakan keluarga dengan peringkat kesejahteraan sangat miskin.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Munawar Ibrahim mengatakan, tahun 2021 angka prevalensi stunting di Sumut adalah 25,8%. Turun menjadi 21,1% di tahun 2022.
Dalam artian mengalami penurunan sebesar 4,7%. Adapun target penurunan angka prevalensi stunting yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumut tahun 2023 sebesar 18,55%.
Munawar mengatakan, untuk realisasi anggaran audit kasus stunting, sebanyak 6 kabupaten/kota sudah melakukan realisasi 100%. Yakni Kabupaten Asahan, Humbang Hasundutan (Humbahas), Nias Selatan, Tapanuli Utara, Sibolga, dan Kota Binjai.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPA dan KB) Sumut Manna Wasalwa Lubis.
Walikota Binjai Amir Hamzah, Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Parlindungan Pasaribu, serta stakeholder.
Pj Gubernur Sumut dan Kepala Perwakilan BKKBN juga menyerahkan penghargaan kepada 10 pemerintah kabupaten/kota yang telah berkomitmen menurunkan angka prevalensi stunting.
Yakni Kota Binjai, Sibolga, Tebingtinggi, Gunungsitoli, Kabupaten Taput, Tapsel, Padanglawas Utara, Nias Utara, Padanglawas, dan Samosir. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu