Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah untuk menyelesaikan semua program dan pembangunan yang telah disusun tahun 2024.
“Jangan ada program yang tidak selesai di 2024. Semuanya harus siap,” ujar Presiden, Kamis (2/3/2023), di Istana Negara, Jakarta.
Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Kebijakan di Bidang ASN dan Reformasi Birokrasi,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan, tahun 2024 merupakan tahun terakhir sasaran RPJMN 2019-2024.
“Sasaran pembangunan tahun 2024 itu kita ingin dekatkan pada target yang sudah disusun dalam kerangka RPJMN 2019-2024,” ujarnya.
Penghapusan Kemiskinan dan Pemilu
Adapun arah kebijakan yang diusung RKP Tahun 2024 kata dia, penghapusan kemiskinan ekstrem hingga pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
Dimana penekanannya dalam RKP 2024, adalah pengurangan dan penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Kemudian, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, peningkatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
Selanjutnya, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Akselerasi pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pelaksanaan Pemilu 2024.
“Berdasarkan skenario yang disusun Bappenas, sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam RKP 2024 sebesar 5,3 hingga 5,7 persen,” terang Suharso.
Salah satu sumber perkembangan itu kata dia, dilihat dari sisi pengeluaran adalah investasi, tingkatan produktivitas pada UMKM, pertanian dan industri manufaktur.
“Diharapkan bisa menjadi pengungkit atau enabler dalam perkembangan atau peingkatan ekonomi,” kata Suharso.
Sementara untuk tingkat kemiskinan, sambung dia, dapat ditekan di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen. Kemudian pengangguran terbuka (TPT) 5 hingga 5,7 persen.
Rasio gini 0,374 hingga 0,377, indeks pembangunan manusia (IPM) di kisaran 73-74, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 27,27. Nilai tukar petani (NTP) 105 hingga 108, dan nilai tukar nelayan (NTN) hingga 110.
“Nanti akan dibicarakan secara detail rincian rencana kegiatan per kementerian dan lembaga termasuk lokasinya bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan alokasi anggarannya pada tahun 2024,” terang Suharso. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang