PT Pupuk Indonesia diingatkan untuk serius menindaklanjuti isu produksi pupuk subdisi di Indonesia. Pasalnya, perusahaan plat merah ini belum mampu memenuhi kuota kebutuhan pupuk subsidi walaupun sudah memperoleh insentif dari harga gas.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan PT Pupuk Indonesia. RDP berlangsung di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Diketahui, Pemerintah berupaya memberikan insentif harga gas kepada beberapa industri. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 tahun 2022.
Dalam pasal itu disebutkan harga gas USD6 per MMBTU (HGBT) itu ditujukan untuk pengguna gas bumi yang bergerak di tujuh sektor industri. Yakni, industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Regulasi tersebut diterbitkan guna menyelaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
Ia pun menyayangkan ketidakhadiran Direktur Utama PT Pupuk Indonesia dalam forum tersebut.
“Kami ini ingin mengambil keputusan tentang isu pupuk subsidi ini namun dirut (PT Pupuk Indonesia) tidak hadir. Kami ingin tahu akar permasalahannya. Ini penting supaya pendapatan negara yang tidak terpangkas percuma akibat pemberian harga gas tertentu tersebut,” ungkap Eddy.
Menurutnya, Komisi VII mengundang perusahaan ini beserta anak perusahaannya karena industri pupuk saat ini sedang membutuhkan perhatian khusus.
“Banyak keluhan dari para petani yang mengeluhkan bahwa harga pupuk subsidi mahal atau langka,” imbuhnya.
Karena itu, ia menekankan isu pupuk subsidi tidak boleh menjadi polemik berkepanjangan. Karenanya, ia meminta ketegasan dari Pupuk Indonesia untuk menyelesaikan isu ini. Dengan hadir pada rapat mendatang bersama dengan Komisi VII DPR. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu