Guru Besar UGM, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, SIP, M.Si menyoroti bagaimana Indonesia menerapkan kebijakan inovasi. Dalam pidato pengukuhan gelarnya sebagai guru besar UGM, dia memaparkan bahwa pendanaan yang kecil dari pemerintah menjadi salah satu faktor hambatan inovasi.
Meskipun perhatian terhadap inovasi kebijakan sektor teknologi yang sangat besar, nampaknya masih belum didukung dengan pendanaan. Jumlah pendanaan yang terbilang masih kecil jika diukur dari jumlah dana Research & Development (R&D) terhadap Growth Domestic Products (GDP).
Jumlah pendanaan R&D yang menjadi ukuran utama kepedulian terhadap inovasi sebuah negara menunjukkan angka yang timpang di antara negara ASEAN.
Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI dengan membandingkan antar negara ASEAN dalam hal jumlah dana R&D terhadap GDP tahun 2017 menunjukkan angka 0.08 persen.
Pendanaan Inovasi Rendah
Bandingkan dengan Cambodia yang mencapai angka 0.12 dan Philippines 0.14, atau Vietnam 0.44. Angka semakin timpang jika kita bandingkan dengan Singapore yang sudah mencapai 2.18 persen terhadap
GDP (Ministry of Finance of Republic of Indonesia, 2020).
Secara keseluruhan dalam pengembangan inovasi, Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan pada tingkat kebijakan yakni: pengeluaran secara nasional untuk R&D terhadap GDP hanya sepersepuluh dari rata-rata negara ASEAN. Selanjutnya, banyak perusahaan tidak berinovasi, dan aktivitas R&D bisnis serta jumlah paten yang rendah.
Editor: Dimas Adi Putra/Addinda Zen