Home » Sebanyak 35 Pemda Belum Bentuk P3DN

Sebanyak 35 Pemda Belum Bentuk P3DN

by Junita Ariani
2 minutes read
Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan, sebanyak 35 pemda belum membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

ESENSI.TV - JAKARTA

Sebanyak 35 pemerintah daerah atau pemda belum membentuk Tim P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri).

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program P3DN pada Pemda Tahun Anggaran 2023.

Rakor dilakukan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (18/9/2023). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro.

Suhajar mengatakan, pemda-pemda yang belum memiliki Tim P3DN tersebut berada di kabupaten-kabupaten yang tersebar di Provinsi Maluku. Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

“Sebagian besar banyak yang belum membentuknya (Tim P3DN). Dan, mohon agar kabupaten yang di daftar ini segera mengantisipasi pembentukan Tim P3DN,” ujarnya.

Suhasar mengatakan, pemerintah terus mendorong agar jajaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah meningkat penggunaan produk dalam negeri.

Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 14 September 2023, terdapat lebih dari enam juta produk yang sudah ditayangkan dalam E-katalog.

Dorong Pemanfaatan Produk Dalam Negeri

Karena itu, Kemendagri terus mendorong pemanfaatan produk dalam negeri oleh pemda. Suhara menegaskan, dibutuhkan kerja keras dari banyak pihak agar program P3DN dapat berjalan maksimal.

Baca Juga  Komisi IV Tak Setuju Usulan Impor Sapi Perah, Ini Alasannya

“Komitmen kepala daerah untuk mengimplementasikan P3DN sangat dibutuhkan. Terutama dalam hal menggerakkan organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga penggunaan produk dalam negeri terus meningkat jumlahnya,” jelasnya

Suhasar juga meminta pemda terus meningkatkan penggunaan kartu kredit pemerintah dan melakukan pendampingan kepada kalangan industri kecil dan menengah. Dengan memasukkan produk industri tersebut ke dalam E-katalog.

Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan.

“Kemudian upaya konkret yang dilakukan antara lain mengutamakan penggunaan dalam negeri sudah jelas kita sepakat. Selanjutnya mendorong pelaku usaha UMKM menayangkan kebutuhan (di E-katalog). Ini sudah sangat berhasil, kita berterima kasih kepada kawan-kawan di lapangan,” tuturnya.

Hadir pada rakor tersebut kepala LKPP Hendrar Prihadi, Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kemenperin Andi Rizaldi. Dan jajaran pejabat Eselon I Kemendagri. Rakor ini juga diikuti seluruh pejabat di lingkungan pemda secara virtual.*

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girang/Radja H Napitupulu

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life