Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, mengatakan sertifikasi pemandu wisata (tour leader/ tour guide) akan menjadi masukan bagi RUU Kepariwisataan.
“Masukan sertifikasi ini penting. Terkadang mereka yang punya lisensi itu tidak terpakai, kalah dengan yang tidak punya lisensi,” ujar Fikri, JUmat (23/6/2023).
Sebelumnyam Fikri memimpin kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi X ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (22/6/2023). Mereka menerima masukan dari para akademisi Universitas Ciputra mengenai sertifikasi pemandu wisata.
“Berbeda dengan di Turki dan Jerman. Meskipun kita pakai tour leader tetapi yang menjelaskan yaitu tour leader dari negara tersebut,” katanya.
Sejauh ini kata dia, lisensi tour guide bersifat lokal. Sehingga, jika ada seseorang yang memiliki sertifikasi tour guide yang ada di provinsi Jawa Timur, hanya diakui di Jawa Timur saja.
Tidak berlaku di provinsi lain. Harusnya, menurut Fikri, hal ini diakui juga di provinsi lain.
“Tour leader yang datang dari ASEAN mereka tersertifikasi tingkat internasional. Sehingga ketika datang ke Indonesia tidak bisa ditolak. Karena lisensi mereka diakui di sini. Sementara sertifikasi kita yang dikeluarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) itu tidak diakui mereka,” jelasnya.
Hal tersebut lanjut Fikri, merupakan masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat serius. Tentunya masukan tersebut akan dibawa Komisi X DPR RI dan dimasukan ke dalam RUU Kepariwisataan. Di mana prosesnya saat ini akan segera rampung.
“Sesungguhnya SDM kita ini sangat potensial dan bagus, karena tidak di-support oleh pihak lain jadi tidak ada bantuan dan kekuatannya. Ini akan kami masukan dalam norma RUU Kepariwisataan,” tutupnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang