Home » Sri Mulyani Sebut Dana Bersama Bencana Telah Terkumpul Rp7,3 Triliun

Sri Mulyani Sebut Dana Bersama Bencana Telah Terkumpul Rp7,3 Triliun

by Junita Ariani
2 minutes read
menkeu1

ESENSI.TV - JAKARTA

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini, dana bersama penanggulangan bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB) telah terkumpul sebesar Rp7,3 triliun.

“Adapun rinciannya Rp3 triliun dari APBN TA 2022 dan Rp4,3 triliun dalam APBN TA 2023,” kata Menkeu dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2023 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Pooling Fund Bencana kata Menkeu, merupakan dana bersama yang berasal dari berbagai sumber untuk mendukung kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana. Baik pada tahap prabencana, darurat bencana, maupun pascabencana.

“Dana bencana ini kita kumpulkan terus, kalau nggak kepakai kita jaga. Ini persis kayak Dana Abadi Pendidikan,” terang Sri Mulyani.

Pengelolaan dana tersebut menurut Menkeu, dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Pada tahap pertama, dana PFB dimanfaatkan untuk pengasuransian gedung dan aset-aset negara di pusat maupun daerah. Ini sebagai langkah kesiapan jika terjadi bencana alam.

“Penggunaannya akan tergantung dari risk profile dan kontribusi dari masing-masing daerah yang kami hitung juga berdasarkan dana alokasi umum (DAU) dan lain-lainnya”, kata Menkeu.

Baca Juga  Menkeu Beberkan Pernyataan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral

Pinjaman Siaga ADB

Selain mekanisme pooling fund, Menkeu juga menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan dana kontingensi berupa pinjaman yang dapat dicairkan apabila terjadi bencana.

Saat ini pemerintah sudah memiliki fasilitas pinjaman siaga yang berasal dari ADB sebesar US$500 juta untuk mengantisipasi kejadian tertentu. Baik dalam rangka penanganan Covid- 19 maupun penanggulangan bencana lainnya pada tahun mendatang.

Untuk meminimalisir risiko bencana, pemerintah kata Menkeu, melakukan implementasi risk transfer melalui asuransi Barang Milik Negara (BMN) dan asuransi pertanian.

“Pada saat petani mulai melakukan panen dan terjadi banjir, mereka akan mendapatkan penggantian apabila dari masyarakat petani itu sudah mengasuransikan tumbuhan, barang-barang, yang memang merupakan bagian dari income mereka,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Menkeu juga menyampaikan harapannya agar seluruh mekanisme ini menjadi salah satu faktor yang mendukung suksesnya respon segera saat terjadi bencana di berbagai daerah.

Namun, secara khusus ia menekankan pentingnya koordinasi pusat dan daerah. Sehingga akan menjadi sebuah ekosistem yang kuat. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life