Indonesia mengalami penurunan fertilitas secara konsisten selama periode 1971–2000, dengan tingkat kelahiran turun dari 5,6% anak per perempuan.
Dari hasil sensus penduduk 1971 menjadi 2,34% menurut sensus penduduk tahun 2000.
Penurunan tingkat kelahiran di Indonesia kemudian mengalami kemandekan (fertility stalling).
Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI), kemandekan penurunan itu berada pada tingkat yang lebih tinggi.
Total Fertility Rate (TFR) stagnan pada angka 2,6% anak per perempuan menurut hasil SDKI tahun 2002/2003, 2007, dan 2012.
Peneliti Senior Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof. Dra. Omas Bulan Samosir, Ph.D., menyampaikan, ada14 provinsi yang mengalami kemandekan pada 2000–2010.
Yaitu Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.
DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur sudah memiliki tingkat kelahiran di bawah tingkat penggantian penduduk 2,1% anak per perempuan, masing-masing 1,81%, 1,94%, dan 2%.
“Apabila dibiarkan, pada 2065 hingga 2070 Indonesia mengalami penurunan angka kelahiran seperti yang dialami China dan Singapura,” ujar Prof. Omas.
Prof. Omas menilai perlunya perencanaan pembangunan di bidang Keluarga Berencana (KB) yang sesuai dengan kondisi wilayah.
Bberapa faktor yang memengaruhi penurunan fertilitas di Indonesia, antara lain pola perkawinan, efektivitas kontrasepsi dan aborsi, serta ketidaksuburan pada masa menyusui.
Pemahaman tentang faktor-faktor ini penting, baik pada tingkat nasional maupun sub-nasional.
Berdasarkan SDKI tahun 1991 dan 2017, ada perubahan dalam ukuran-ukuran berdasarkan tiga faktor tersebut.
Kekuatan pengaruh pembatasan pola perkawinan menurun, sedangkan dari pola pemakaian dan efektivitas kontrasepsi meningkat.
Sementara itu, pengaruh pembatasan dari pola ketidaksuburan pada masa menyusui menunjukkan tren menurun.
Data daerah
Data SDKI 2017 menunjukkan pola perkawinan berkontribusi menurunkan keseluruhan (TFR) menjadi 68% dari tingkat fertilitas dalam perkawinan (TMFR).
Provinsi-provinsi dengan tingkat fertilitas yang lebih tinggi (TFR>3) memiliki proporsi kawin yang lebih tinggi, di antaranya Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
Pola pemakaian dan efektivitas kontrasepsi berkontribusi menurunkan tingkat fertilitas dalam perkawinan (TMFR) menjadi sebesar 33% dari tingkat fertilitas alamiah.
Provinsi-provinsi dengan tingkat fertilitas marital yang lebih rendah (TMFR<4) memiliki efektivitas kontrasepsi yang lebih tinggi, antara lain Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Adapun pola ketidaksuburan pada masa menyusui berkontribusi menurunkan tingkat fertilitas alamiah (TNMFR) menjadi sebesar 88% dari tingkat fekunditas
Provinsi-provinsi dengan tingkat fertilitas alamiah yang lebih tinggi (TNMFR>14) memiliki median ketidaksuburan pada masa menyusui yang lebih pendek, contohnya adalah Yogyakarta.
Pola perkawinan serta pemakaian dan efektivitas kontrasepsi secara bersama-sama berkontribusi menurunkan tingkat fertilitas secara keseluruhan menjadi sebesar 22% tingkat fertilitas alamiah.
Pola perkawinan, pemakaian dan efektivitas kontrasepsi, serta ketidaksuburan pada masa menyusui berkontribusi menurunkan tingkat fertilitas menjadi hanya sebesar 20% dari tingkat fekunditas .
Prof. Omas merekomendasikan pengelolaan yang meliputi promosi penundaan usia kawin, promosi pemakaian dan efektivitas kontrasepsi, serta promosi menyusui.
Intervensi program pengelolaan harus disesuaikan dengan faktor-faktor yang memengaruhinya.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diharapkan dapat menjaga dan mempertahankan pada tingkat tertentu.
Editor: Erna Sari Ulina Girsang