Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki begitu banyak pulau dengan keindahannya dan beraneka ragam budaya, juga banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Namun, di balik itu Indonesia juga berada pada posisi yang sangat strategis serta rentan akan terjadinya bencana alam. Bencana alamnya pun bermacam-macam jenis dan variasinya, dengan keberagaman magnitudo serta frekuensi yang cenderung tinggi. Bencana yang sering terjadi di Indonesia seperti tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor.
Permasalahan Bencana Alam Terkait Sumber Daya Alam
Melihat beberapa bencana alam yang terjadi saat ini, telah begitu banyak kebijakan serta upaya pemerintah agar permasalahan bencana alam terkait sumber daya alam dapat terselesaikan dengan baik. Seperti Undang-Undang No. 24 tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah menyusun rencana penanggulangan bencana dimulai dari inisiatif dan komitmen pemerintah. Kemudian, berkaitan dengan penanggulangan pasca bencana yang menghantarkan perubahan paradigma mengatasi bencana alam di wilayah Indonesia. Pengubahan dari yang sebelumnya penanganan berdasarkan respons terhadap kedaruratan, maka digeser dengan kegiatan-kegiatan preventif untuk meminimalisir risiko (mitigasi). Upaya penanggulangan lainnya diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ditinjau melalui aspek perencanaan pembangunan yang pada tahun 2015-2019 berkenaan dengan penanggulangan bencana dan stabilisasi ruang hidup.
Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, masih saja terdapat beberapa kendala dalam penanganan bencana di Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun berbagai macam perubahan terjadi. Terutama pada aspek lingkungan yang saat ini sangat rentan mengalami bencana alam, baik di laut, udara, dan darat. Selama ini hanya sering dipahami sebagai masalah yang bersifat teknis. Implikasinya adalah semua solusi-solusi yang hanya diberikan bersifat teknis. Ketika terjadi pencemaran sungai akibat proses produksi oleh industri pertambangan, maka yang dicari adalah solusi teknis dengan menemukan teknologi lebih ramah lingkungan. Ketika stok ikan menurun dan terumbu karang sudah rusak, maka yang dikembangkan adalah solusi teknis merehabilitasi terumbu karang. Selain itu, juga menjaga terumbu karang yang masih baik melalui pengembangan daerah perlindungan laut berbagai kawasan konservasi. Kemudian, dikembangkan menjadi taman nasional, taman wisata alam, maupun suaka alam.
Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
Setelah beberapa solusi yang bersifat teknis dilakukan, hasilnya masih belum maksimal. Harapan penanggulangan sebuah bencana akan bersifat lebih proaktif tidak lagi bersifat reaktif. Pemerintah memprioritaskan partisipasi dari masyarakat daripada bersifat dominan atau menguasai. Domain dalam penanggulangan bencana bukan lagi hak mutlak dari pemerintah yang berada di pusat, melainkan sudah menjadi tanggung jawab di daerah. Dengan kata lain sudah terdesentralisasi ke daerah, baik dalam hal penganggaran biaya maupun untuk sebuah proses pengambilan suatu kebijakan publik.
Berkaitan dengan hal tersebut demi memaksimalkan berbagai penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan, dapat melirik pendekatan ekologi politik. Pendekatan ini berupa bidang kajian yang mempelajari aspek-aspek sosial politik terhadap pengelolaan lingkungan. Tujuannya adalah agar kita dapat mengetahu sistem tata kelola sumber daya alam serta kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi berbagai macam permasalahan terkait sumber daya alam setiap tahunnya. Melihat juga sudah berjalan dengan baik atau belum, proses upaya maupun kebijakan pemerintah.
Penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa meluas ke ruang publik dengan mengubah semua aspek kebijakan, kelembagaan, koordinasi. Lalu, mekanisme yang memberikan lebih banyak ruang untuk partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional. Ini berarti bahwa dengan perubahan paradigma bencana tersebut, unsur-unsur tahap tanggap darurat sebagai pra-bencana perlu dipersiapkan secara terpadu dengan penekanan unsur pencegahan dan kesiapsiagaan serta didasarkan pada hasil analisis terhadap trigger bencana yaitu ancaman bahaya.
Ekologi Politik
Hal ini sangat terhubung dengan politik ekologi yang merupakan sebuah pola hubungan manusia dengan lingkungannya. Bukan persoalan kepadatan penduduk, tetapi lebih disebabkan ketidakmerataan (inequality) dan faktor tekanan kekuasaan. Oleh karenanya, politik ekologi lebih mengarahkan cara pandangnya. Bahwa persoalan kerusakan lingkungan lebih disebabkan karena faktor eksternal yang sifatnya global. Dilihat dari permasalahan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap belum berjalan secara maksimal, maka perlu suatu pendekatan yang mampu digunakan untuk permasalahan ini. Salah satu pendekatan atau cabang ilmu yang dapat digunakan adalah ekologi politik.
Ekologi politik adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari mengenai aspek-aspek sosial politik terhadap lingkungan. Tujuannya, bukan hanya ingin menjelaskan fenomena perubahan lingkungan. Namun, juga mereformulasikan kebijakan pengelolaan lingkungan. Ekologi politik ini merupakan sebuah konsep dalam dunia politik yang berkembang pada tahun 1970an dan awal 1980an. Istilah ini dicetuskan pertama kali pada tahun 1967 oleh Russet. Ekologi menurut Russet ini menggambarkan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Hadirnya ekologi politik ini lebih diwarnai sebagai suatu antitesi dari konsepsi pembangunan yang lahir, terutama pada revolusi industri dan pembangunan kembali bangsa-bangsa kerena perang dunia ke II. Fokus ekologi politik sebenarnya pada perebutan kekuasaan dalam tata kelola lingkungan yang melibatkan beberapa faktor.
Ekologi politik ini awalnya adalah sebuah pengembangan dari kajian ekologi budaya. Escobar (2006) berpendapat, kerangka ekologi politik ini dapat diterapkan dari hubungan antara perbedaan kesamaan akses dalam berbagai konflik. Mengenai konflik sumber daya, saat ini telah menjadi fokus analisis dan metodologi utama dari ekologi politik karena konflik dapat menjelaskan kepentingan, kekuatan, dan kerentanan yang berada dari kelompok sosial berbeda. Inilah beberapa hal mengenai ekologi politik.
Pentingnya Pemahaman Ekologi Politik
Dilihat dari beberapa kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan dengan hasil yang masih belum maksimal, pemerintah sangat perlu kembali menanamkan pemahaman mengenai ekologi politik. Melalui pemahaman kembali ekologi politik, pemerintah dapat mengetahui atau menunjukkan bahwa kebijakan yang telah mereka laksanakan selama ini tidaklah tersebar secara merata. Fenomena ini terjadi di tempat dan waktu tertentu. Ekologi politik membantu menjelaskan pihak-pihak mana yang lebih rentan. Tujuan dari ekologi politik tidaklah semata sebagai penjelas atas fenomena perubahan lingkungan. Namun, juga merupakan pijakan penting dalam formulasi kebijakan pengelolaan lingkungan.
Ekologi politik dapat menjadi pendekatan baru dalam memahami permasalahan serta cara penanggulangan yang dilakukan. Dalam kajian ekologi politik ini menjelaskan bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Ekologi politik juga memfokuskan diri pada penjelasan politik terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan. Sementara itu, ekologi budaya lebih fokus pada fenomena yang lebih lokal dan pengelolaan lahan yang dikondisikan secara budaya. Diharapkan dengan pendekatan ekologi politik ini dapat diketahui berbagai macam kebijakan-kebijakan politik sudah berjalan baik atau belum. Selain itu, juga dapat diharapkan untuk pemerintahan yang akan datang dapat mengunakan pendekatan ekologi politik agar kebijakan-kebijakan dan upaya menangani permasalahan mengenai sumber daya alam dapat teratasi dengan lebih baik dari pada sebelumnya.
Hal yang sering menjadi problematika dan bahan diskusi panjang adalah masalah kelestarian alam. Permasalahan ini sangat berkaitan dengan sikap manusia terhadap alam. Bagaimana manusia yang seharusnya memahami dan bersikap terhadap alam dan lingkungannya. Bencana sebagai akibat dari menurunnya kualitas lingkungan hidup sebenarnya merupakan bencana lingkungan yang dapat dicegah. Bencana lingkungan hari ini juga lahir karena adanya kerusakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di samping tetap melakukan perbaikan pola hidup yang selaras dengan kelestarian lingkungan hidup, sudah saatnya memberikan dorongan kepada pemerintah agar serius melakukan upaya melindungi dan melestarikan lingkungan hidup.
Visi Pemerintah Bali Untuk Menjaga Kelestarian Alam
Kepemerintahan Bali mengambil visi yaitu “Nangun Sat Kerti Loka Bali”. Visi tersebut memiliki makna yaitu ‘Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya’. Untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia. Sekala-niskala menuju kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno:
“Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian Alam Kebudayaan melalui Pembangunan secara Terpola, Menyelutuh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi dalam Bidang Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”
“Nangun Sat Kerti Loka Bali” juga merupakan sebuah kebijakan berhubungan dengan ekologi politik. Kebijakan ini merupakan permenungan filosofi tentang keseimbangan alam Bali, serta pelestarian budaya Bali. Selain itu, juga usaha mempertahankan kualitas Bali sebagai daerah pariwisata yang mendunia sekaligus mempertahankan keseimbangan alam Bali.
“Nangun Sat Kerti Loka Bali” sangat terkait dengan salah satu bagian Tri Hita Karana, yaitu Palemahan, hubungan manusia dengan lingkungan. Hal ini sangat sesuai dengan kebijakan Gubernur Bali mengenai pembatasan timbulnya sampah plastik sekali pakai. Begitu pula dengan Peraturan Gubernur Bali No. 99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.
Timbulnya sampah plastik sekali pakai membuat lingkungan kotor. Sampah plastik sekali pakai biasanya digunakan oleh masyarakat dan dibuang sembarangan, seperti ke sungai. Sampah ini kemudian mengalir ke laut. Ini dapat mencemari atau merusak ekosistem laut. Mulai dari tumbuhan laut, hingga hewan laut yang bisa mati karena tersedak sampah plastik.
Kebijakan ini diharapkan meminimalisir kerusakan ekosistem laut. Tidak hanya di laut, sampah plastik juga menumpuk dalam skala besar karena sampah plastik sangat sulit untuk terurai dan menimbulkan bau busuk serta penyakit. Selain itu, timbulan sampah plastik di sungai juga dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan.
Kebijakan Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik
Adanya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai diharapkan dapat mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Hal ini merupakan sebuah usaha untuk mencintai lingkungan. Kebijakan mengenai Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali juga menunjukkan usaha menjaga kelestarian lingkungan Bali. Ketika lingkungan dimanfaatkan dengan baik, maka akan memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. Hal ini karena ketika masyarakat Bali memanfaatkan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali, juga akan menyejahterakan masyarakat Bali. Para petani Bali sejahtera karena banyak pembeli berasal dari masyarakat Bali. Inilah kebijakan ekologi politik yang sangat dapat menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah. Karena dengan kebijakan ini diharapkan dapat menjaga hubungan manusia dengan lingkungan. Melalui beberapa kebijakan ini dapat menjadi pedoman pemerintah berikutnya demi menyongsong kehidupan demokrasi tahun 2024.
Berdasarkan uraian tersebut, maka ekologi politik ini diharapkan mampu untuk menjadi salah satu solusi penanganan kerusakan lingkungan yang kini semakin banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Permasalahan mengenai penanggulangan kerusakan lingkungan belum dapat teratasi secara efektif dan efisien oleh pemerintah saat ini. Pemerintah juga diharapkan dapat memahami kembali mengenai ekologi politik ini untuk dapat mengetahui atau menunjukkan bahwa kebijakan yang telah mereka laksanakan selama ini tidaklah tersebar secara merata dan apakah semua kebijakan telah terlaksana dengan baik. Seperti kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Bali yaitu kebijakan dengan Visi “Nangun Sat Kerti Loka Bali”. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga ekosistem dan lingkungan sekitar. Ini juga merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kelestarian Bali. Selain itu, juga dalam menjaga hubungan manusia dengan lingkungan yang sudah memberikan banyak kehidupan bagi manusia, sekaligus diharapkan dapat menyongsong kehidupan 2024.
Editor: Addinda Zen
addindazen@esensi.tv