Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memaparkan progress pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) di sektor transportasi. Di mana untuk sektor transportasi udara akan dibangun Bandar Udara khusus VVIP.
Dan, Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer Pendukung IKN. Sedangkan untuk sektor transportasi laut akan dibangun pelabuhan wisata.
“Untuk sektor transportasi darat akan dibangun layanan simpul antar moda. Angkutan antarmoda Balikpapan-IKN, dan Subsidi Park and Ride,” kata Menhub.
Ia menyampaikan itu dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Sementara untuk sektor transportasi Perkeretaan, lanjut Budi, akan dibangun jaringan jalur KA Bandara, jaringan jalur KA Perkotaan dalam Kawasan Inti IKN. Jaringan jalur KA Perkotaan Balikpapan-IKN, dan KA Trans Kalimantan.
Lalu untuk pengembangan Intelligent Transport System akan dibangun Advanced Public Transportation Systems (APTS) dan Advanced Traffic Management System (ATMS).
Menurut Menhub, pengembangan ttansportasi akan diprioritaskan sebagai satu ekonomi yang berkelanjutan dengan net zero emission.
“Kita utamakan menggunakan satu mekanisme pada darat ada ITS (Intelligent Transport System) yang akan memberikan hal-hal baik. Dan, menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia,” jelas Budi Karya.
Menhub mengutarakan, beberapa hal sudah dikoordinasikan dengan negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, India.
“Begitu juga dengan beberapa negara Timur Tengah sangat berminat untuk bekerjasama di IKN, ujar Menhub.
Transparansi Progress dan Pembangunan IKN
Dalam pertemuan itu, anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun menyoroti pembangunan IKN di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Ia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan progress pembangunan IKN kepada Komisi V dan masyarakat.
“Ke depan maksud saya, evaluasi dan progressnya juga harus selalu disampaikan kepada Komisi V. Seperti apa sudah IKN itu?” ujar Boyman.
Menurutnya, perbincangan mengenai pemindahan ibu kota dan pembangunan IKN di tengah masyarakat kini tengah hangat.
Tetapi masyarakat tidak mengetahui progress pembangunannya. Lantaran Pemerintah kurang memberikan informasi dan melaporkan progres dan evaluasi pembangunan IKN.
“Jadi maksud saya, sesuai dengan anggaran yang banyak dimasukan ke sana, masyarakat wajib tahu seperti apa perkembangannya. Karena kita dengar banyak cerita. IKN ini bisa-bisa saja nggak jadi gitu. Atau IKN ini bisa saja dibatalkan kembali dengan alasan apapun,” ujarnya.
Dikatakannya, informasi mengenai progres dan evaluasi pembangunan IKN ini, harus jelas diberikan Pemerintah. Karena masalah IKN berkaitan dengan anggaran yang begitu besar yang telah oleh masyarakat.
Untuk itu, perlu ada kepastian dalam pembangunan IKN ini termasuk mengenai isu yang mengatakan IKN belum tentu dilanjutkan saat Presiden berganti.
“Jadi statement pemerintah harus jelas berkaitan dengan IKN ini. Sehingga apa yang dianggarkan oleh Kementerian ada satu kepastian. Tidak jadi cuma-cuma atau bahkan hanya simbol belaka,” jelasnya.
Jadi siapapun presidennya sambung Boyman, pembangunan Indonesia ini harus terus berlanjut.
“Apalagi itu memang pas dan pantas untuk dilakukan demi kemajuan bangsa dan negara ini,” tegasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang