Anies mulai berani mengkritik terang-terangan pemerintah mulai dari kebijakan subsidi, infrastruktur hingga korupsi. Ia menggunakan kritik-kritik itu untuk mendulang suara karena posisinya masih tidak populer.

—-

Anies Rasyid Baswedan, bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera sedang mencari muka di panggung politik. Sampai-sampai ia meminta agar kasus mafia proyek pengadaan BTS yang menjerat Sekjen Partai NasDem, Johnny G. Plate diusut tuntas secara transparan.

“Termasuk kemarin mafia BTS. Saya sepakat dengan kemarin yang disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Pak Surya Paloh, tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa, dorong transparansi, jangan ada pihak yang melenggang tak diminta pertanggungjawabannya,” kata Anies di hadapan ribuan relawannya dan menyinggung soal maraknya mafia di Indonesia, salah satunya BTS, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, (21/5/2023).

Kritik ini tampak janggal karena sebelumnya baik Anies maupun petinggi Partai Nasdem meradang setelah Kejagung menetapkan Sekjen NasDem Johnny G Plate sebagai tersangka proyek BTS yang diduga merugikan negara hingga Rp8 triliun. Anies Baswedan misalnya mengungkap keprihatinannya atas penetapan Sekjen NasDem, Johnny G. Plate.

Kasus Korupsi Menara BTS 4G

Seperti ramai diberitakan sebelumnya, pada kasus korupsi BTS, Plate diduga memperkaya diri dalam proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). proyek yang diduga dijadikan tempat korupsi Plate itu sudah berlangsung sejak 2020-2022.

Proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo tersebut merupakan program pemerintah untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Rencananya, Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah Indonesia. Kasus ini merebak sejak paruh kedua 2022, setelah ditelusuri Kejaksaan Agung. Pada 2 November 2022, Kejaksaan Agung mulai menetapkan status perkara korupsi itu ke tahap penyidikan.

Plate sendiri diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung pada 14 Februari 2023 sebagai saksi, lalu berlanjut hingga 15 Maret 2023. Terakhir pada 17 Mei 2023 kembali diperiksa dan langsung ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan. 

Kasus Korupsi Patrice

Sebelum Plate, petinggi Partai Nasdem yang sudah pernah terjerat kasus korupsi adalah pada 2015. Yakni, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Patrice Rio Capella yang divonis satu tahun dan enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rio dianggap terbukti menerima hadiah dari Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, untuk mengamankan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Kejaksaan Agung.

Dalam kasus ini, Gubernur nonaktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, diduga memberi uang Rp 200 juta kepada Rio melalui Fransisca Insani Rahesti, pegawai staf magang di kantor OC Kaligis. Pemberian tersebut dilakukan agar Rio membantu “mengamankan” kasus bansos yang ditangani Kejaksaan Agung karena nama Gatot tercantum sebagai tersangka perkara tersebut.

Politisi Dikubangan Korupsi

Korupsi memang sudah mendarah daging di Indonesia. Berdasarkan data yang dikantongi KPK hingga awal tahun lalu ada sekitar 600 politisi, yang meliputi anggota legislatif hingga kepala daerah, terjerat kasus korupsi.

Diantara yang menghebohkan adalah Nazaruddin, Mantan anggota Partai Demokrat. Ia terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan wisma atlet SEA Games pada tahun 2011 dan telah dijatuhi hukuman penjara. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang berasal dari PDIP juga diduga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP ini. Ia disebut menerima uang 1,2 juta dollar AS dalam proyek senilai Rp5,9 triliun itu.

Anas Urbaningrum, Mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Ia terlibat dalam kasus korupsi terkait proyek pembangunan Hambalang pada tahun 2013 dan telah dihukum penjara.  Angelina Sondakh, Mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Ia terlibat dalam kasus korupsi dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2012 dan dihukum penjara.

Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Ketua Umum PKS. Ia terlibat dalam kasus korupsi impor sapi. Miryam S. Haryani, mantan anggota DPR RI dari Partai Hanura. Ia terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun 2017 dan telah dijatuhi hukuman penjara. Politisi lain yang tersandung kasus korupsi adalah Muhammad Romahurmuziy dan Suryadharma Ali dari PPP, dan politisi partai penguasa PDIP Perjuangan Julian Batubara.

Kritik Anies Untuk Pemerintah

Motif Anies dengan menyerang pemerintah pada kasus korupsi, termasuk menyebut kasus BTS tampaknya cukup terang. Ia ingin mendulang suara karena perolehan suaranya termasuk paling kecil dibandingkan dua calon presiden lainnya. Terbaru, survei yang dilakukan Lembaga Survei Political Statistics (Polstat) akhir pekan lalu menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memperoleh hasil tertinggi dibandingkan bacapres lain. Sementara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berada di bawahnya.

Elektabilitas Prabowo melonjak karena ada kecenderungan arah dukungan pemilih dan simpatisan Jokowi kepada Prabowo. “Efek dari pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh nasional. Kebanyakan tokoh-tokoh itu pada Pilpres 2014 dan 2019 adalah pendukung Jokowi, namun kini mereka secara terbuka mendukung Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti,” tulis Polstat.

Hasil survei Polstat menyebutkan  Prabowo Subianto berada di atas dengan perolehan 39,2%, Ganjar Pranowo: 27,1% dan Anies Baswedan: 26,9%. Sementara tidak memutuskan sebesar 6,8%. Survei Polstat dilakukan periode 1-10 Mei 2023 di 34 Provinsi Indonesia. Populasi survei ini adalah seluruh WNI berusia di atas 17 tahun serta memiliki KTP dengan jumlah sampel yang diambil mencapai 1.200 responden. Teknis pengambilan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling).

Dalam pidato di depan ribuan relawan pendukung, Anies dengan terang menuding pemerintah dimana penegak hukum sekarang sering terkena kendali politik. Anies pun berjanji bakal menegakkan keadilan jika terpilih dan dijamin tanpa pandang bulu. Keinginan itu didasari karena dia menilai korupsi, kolusi, dan nepotisme saat ini masih ada. Padahal, Indonesia sudah menjalani beberapa agenda reformasi. “Dan seakan merebak secara pelan-pelan, institusi penegak hukumnya ada, tapi, institusi penegak hukumnya juga dalam kenyataannya kita tahu sering dalam kendali politik,” ucap Anies.

Penulis: Dr. Sri Handiman (Pengamat Sosial Budaya UGM)

Editor: Raja H. Napitupulu