Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Pada September 2020, jumlahnya tercatat sebesar 1,3 juta jiwa, turun menjadi 1,27 juta pada September 2021.
Angka itu kemudian turun lagi menjadi 1,26 juta pada September 2022, dan terus menjadi 1,24 juta jiwa pada Maret 2023.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mencatat, tingkat kemiskinan mengalami penurunan 0,18 poin dari 8,33% pada September 2022 menjadi 8,15% pada Maret 2023.
Penurunan itu setara dengan 1,24 juta jiwa pada Maret 2023 atau berkurang 22,4 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Ilyas S Sitorus mengatakan, penurunan angka kemiskinan ini sebagai tanda pertumbuhan ekonomi membaik.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kata Ilyas, beberapa tahun terakhir juga fokus untuk menurunkan angka kemiskinan.
Pemprov Sumut kata dia, fokus menangani kemiskinan ekstrim melalui berbagai program di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Seperti perbaikan rumah, sanitasi, lansia, masyarakat pesisir dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Begitu juga dengan menggalakkan iklim investasi yang kondusif, yang bisa membuka lapangan kerja baru.
“Dan, terus mengendalikan inflasi agar tetap terjaga,” kata Ilyas kepada wartawan, Selasa (18/7/2023) di Medan.
Ilyas juga mengatakan, Pemprov Sumut melakukan intervensi untuk mengurangi pengeluaran masyarakat melalui pengendalian inflasi. Dan, pemberian bantuan-bantuan, melakukan intervensi melalui peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.
Ekonomi Sumut Masih Kuat
Terpisah, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait menyampaikan, penurunan angka kemiskinan ini, dipengaruhi ekonomi Sumut yang masih ‘kuat’.
Terutama kuat dalam menghadapi resesi 2023.
“Itu ditandai dengan realisasi APBD Sumut triwulan I-2023 mengalami peningkatan. Baik dari sisi pendapatan maupun penyerapan belanja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya.
Perekonomian Sumut pada triwulan I 2023 kata dia, tumbuh sebesar 4,87% (yoy). Relatif tumbuh tinggi meskipun melambat dari triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 5,26% (yoy).
Naslindo mengatakan, realisasi pendapatan APBD pada triwulan I-2023 sebesar 19,29% dari pagu, lebih tinggi dari realisasi triwulan I-2022 sebesar 18,51%. Ini berasal dari peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Realisasi belanja APBD pada triwulan I-2023 juga kata dia, mengalami peningkatan. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi penyerapan pada komponen belanja operasi. Belanja modal, dan belanja tak terduga.
“Peningkatan ini seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di Sumatera dan optimalisasi APBD dalam rangka pengendalian inflasi di daerah,” terang Naslindo.
Dikatakannya, berdasar data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) Sumut, belanja Pemerintah Pusat melalui APBN ke Sumut tahun 2023 meningkat signifikan.
Naik 28,81% (yoy), dengan realisasinya pada triwulan I-2023 sebesar 15,71%, lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2022 sebesar 14,22%.
Peningkatan ini didorong oleh belanja barang dan modal seiring dengan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta infrastruktur dasar pendukung lainnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, katanya, faktor lainnya yang membuat garis kemiskinan menurun adalah meningkatkan pendapatan per kapita.
Di mana tercatat Rp602.999/kapita/bulan pada Maret 2023 dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp458.706 atau 76,07%. Dan, Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 144.293 atau sekitar 23,93%.
“Juga peningkatan pelayanan dasar seperti penyediaan air minum perpipaan, perbaikan infrastruktur ekonomi dengan membangun jalan provinsi. Pembangunan irigasi serta peningkatan KUR untuk menyediakan permodalan bagi UMKM dengan melibatkan perbankan di Sumut,” jelas Naslindo. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang